Jakarta, SatukanIndonesia.com – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi tuntutan para buruh yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) dinaikkan 10 persen. Dia mengatakan, itu merupakan hak setiap buruh.
“Itu hak semua pihak hak daripada buruh untuk menyampaikan keinginan nya harapan nya, juga dari pihak pengusaha huga kami dari Pemprov ingin Semua harapan keinginan buruh terealisasikan dengan baik,” kata Ariza kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Pertamina dan PLN Siapkan Transisi Energi
Dia menyatakan, pihaknya tengah mengkaji persoalan tersebut. Apabila sudah ada hasilnya, kata dia, pihaknya akan segera mengumumkan keputusan tersebut.
“Namun demikian semua sedang didiskusikan didialogkan dirumuskan. Pada waktunya akan kita umumkan yang terbaik bagi semua dengan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan Pemerintah, dan paling penting untuk kepentingan masyarakat banyak. Nanti diputuskan untuk kepentingan semuanya terutama kepentingan buruh dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: Permendikbudristek 30 Tahun 2021 Harus Dilihat dalam Kerangka Luas
Sebelumnya, massa dari berbagai elemen serikat buruh meminta Pemprov DKI menaikkanUpah Minimum Provinsi(UMP) 2022 sebesar 10% dibandingkan tahun ini. KSPI meminta agar Gubernur DKI JakartaAnies Baswedanbisa memutuskan UMP 2022 sesuai dengan tuntutan buruh.
Massa dari berbagai elemen buruh ini pada Jumat 19 November 2021 siang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Para demonstan menuntut pemerintah untuk memberlakukan UMSP/UMSK 2021.
Wakil Ketua FSPMI Jakarta, Tri Widyanto mengatakan, para demonstran menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10%.”Tuntutan tersebut masih bisa dinegosiasikan menjadi 7%,” kata Tri kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024
Tri memahami para pengusaha mempunyai kesulitan untuk bertahan dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu para buruh tidak menuntut kenaikan UMP tinggi, hanya dikisaran angka 10% dan bisa dinegosiasikan hingga 7%.
“Di masa pandemi kebutuhan semakin meningkat, seperti keperluan untuk membeli masker, vitamin dan sebagainya. Bayangkan ketika buruh pada saat pandemi tidak ada support ataupun guarantee kita sekarang harus mempunyai pengeluaran untuk masker. Kita juga butuh beli vitamin, kita butuh hal lain yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19,” terangnya.
Tri meminta Pemprov DKI Jakarta khususnya Gubernur Anies Baswedan untuk memutuskan UMP 2022 sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh buruh. “Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memutuskan UMP 2022 sesuai dengan tuntutan buruh,” ucapnya. (Nal/SI)
