Jakarta, SatukanIndonesia.com – Desakan untuk melakukan PSBB secara total untuk menekan laju covid-19 terus berdatangan, setelah dalam dua hari berturut kasus harian covid-19 di Indonesia mencapai angka 20 ribu.
Kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris yang juga Politikus PDIP meminta pemerintah segera mengambil tindakan. Ia meminta Jokowi tidak berlama-lama untuk menetapkan PSBB.
“Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam ‘banjir bandang’ kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan COVID-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran,” kata Charles dilansir dari kumparan, Senin (28/6/2021).
“Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu banjir bandang yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi,” tambahnya.
Sejauh ini, Charles menilai upaya pemerintah untuk mencegah agar Indonesia tidak lumpuh seperti India, lewat PPKM mikro yang diperketat, perlu diapresiasi.
Namun, melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, kebijakan PPKM mikro menurutnya tak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu.
“Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu,” ujarnya.
Charles menjelaskan, jika pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai. Sebab tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Misalnya, kapasitas faskes di Pulau Jawa dengan di Indonesia Timur.
“Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Charles mengatakan angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia terus meroket. Hingga kini belum diketahui titik puncaknya akan sampai di mana.
“Kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan,” tutup dia.
Sebelumnya, Tim Mitigasi PB IDI dan Perhimpunan dokter-dokter spesialis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI), mendorong penerapan PSBB secara total.
Hal itu demi mencegah mobilitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi penyebaran COVID-19.
“Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT.
Namun meski desakan agar pemerintah kembali menerapkan PSBB, Jokowi telah memutuskan hanya akan menerapkan kebijakan PPKM mikro dalam mengatasi lonjakan penyebaran COVID-19. (FA/SI).
