JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah Pusat melalui Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi menyatakan, warga transmigrasi adalah pahlawan pembangunan.
Hal ini disampaikan Wamen Transmigrasi melakukan kunjungan kerja di kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Jumat (25/07/2025).
Ia mengungkapkan, transmigrasi di Tanjab Timur sudah dilakukan sejak tahun 1967. “Awal transmigrasi sekitar 50 kepala keluarga,”ujarnya.
Di kabupaten yang memiliki motto Bumi Sepucuk Nipah Serumpung Nibung itu, transmigrasi dilakukan hingga tahun 1985.
“Hingga saat ini, sudah ada 1895 kepala keluarga transmigran,”ungkapnya.
Transmigrasi yang ada di kabupaten yang beribu kota di Muara Sabak itu, tersebar di 6 kecamatan dan 24 desa.
“Keturunan dari transmigran sekarang sudah menyatu dengan warga setempat dan mereka sudah ada yang menjadi anggota DPRD, pimpinan daerah, dan berkegiatan di bidang usaha lainnya,”tuturnya.
Dikatakannya, transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 1950 oleh pemerintah telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan 3 provinsi.
“Kabupaten Tanjab Timur, kecamatan, dan desanya bisa terbentuk dari adanya program transmigrasi,”ungkapnya.
Di Jambi transmigrasi tersebar, di 8 kabupaten dan 18 kawasan dari 619 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Disampaikan kepada jajaran pemerintah dan masyarakat, bahwa sudah banyak kawasan transmigrasi menjadi kota dan kabupaten yang tidak kalah dengan kabupaten dan kota lainnya.
“Dari kawasan transmigrasi, tumbuh menjadi daerah pertumbuhan ekonomi,”ujarnya.
Ia mengemukakan, tugas Kementerian Transmigrasi adalah memperjuangkan kawasan transmigrasi maupun eks untuk bisa setara dengan kawasan lainnya.
“Itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberdayakan bukan hanya warga transmigran namun juga warga sekitar kawasan,”ucapnya.
Di era Presiden Prabowo Subianto, Viva Yoga mengatakan, program transmigrasi memiliki paradigma baru. Dalam membangun kawasan transmigrasi, kementerian ini tidak bisa melakukan kerja sendiri namun harus berkolaborasi dengan kementerian lain.
“Bapak Presiden membentuk kabinet yang besar, karena untuk mengurus luas wilayah Indonesia yang setara dengan 27 negara di Eropa,”ujarnya.
Untuk itu, dia menuturkan, harapan dari Bupati Tanjab Timur, yang sudah disampaikan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Pertanian, Perhubungan, ATT/BPN, Kehutanan, dan lainnya.
Tahun ini Kementerian Transmigrasi fokus menyelesaikan beberapa persoalan, yang berkaitan degan lahan dan sertifikat. Kementerian ini, sudah menyelesaikan lahan warga transmigran dengan menaikan status tanah menjadi SHM.
“Kita sudah memberikan SHM kepada para transmigran yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, sebanyak 1200 kepala keluarga,”imbuhnya.
“Hal demikian juga telah diberikan kepada transmigran, yang ada di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur,”tambahnya.
Ditegaskannya, hal itu memberikan SHM kepada para transmigran dan menyelesaikan masalah lahan merupakan keputusan dari rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Kementerian Transmigrasi.
Dalam keputusan rapat disebut meminta pemerintah untuk mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi harus dilepaskan status kawasan hutannya.
“Kesimpulan rapat kerja ini menjadi produk hukum yang harus ditaati,”tegasnya.
Dirinya mengingatkan, apabila ada persoalan lahan yang dialami para transmigran terkait misalnya tumpang tindih dengan kawasan kehutanan baik dengan Kementerian Kehutanan, korporasi swasta, pemda, atau dengan lembaga lainnya, agar masalah tersebut dilaporkan ke Kementerian Transmigrasi.
“Kami dengan senang hati membantu dan menyelesaikan sesegera mungkin karena lahan bukan sekadar tempat hidup tapi juga menjadi alat perjuangan warga negara,”ucapnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Transmigrasi memberi bantuan kepada Tanjab Timur sebesar Rp2,1 miliar. [**/GRW]
