Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menko Polhukam Wiranto mengklaim kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, bukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024.
“Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/19).
“Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya.
Wiranto menuturkan pemerintah mengapresiasi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR. Ia berkata demo itu bertujuan untuk mengoreksi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini rancangan atau revisi UU yang akan ditetapkan DPR dan pemerintah.
Apresiasi kepada mahasiswa, kata Wiranto, juga telah dijawab oleh DPR dan pemerintah dengan menunda sejumlah RUU yang berpolemik. Dari delapan RUU, ia berkata hanya tiga yang disetujui untuk disahkan.
“Artinya apa? Artinya keinginan mahasiswa dan masyarakat betul-betul telah ditangkap, dipahami oleh presiden dan DPR. Dengan dengan demikian demonstrasi itu telah menghasilkan suatu perbaikan dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah,” ujarnya.
Akan tetapi, mantan Panglima ABRI ini menyayangkan demo mahasiswa yang konstruktif itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan di luar penundaan RUU. Ia menyebut demo mahasiswa berubah menjadi brutal karena ditunggangi oleh perusuh yang bertindak anarki agar timbul korban.
“Demonstrasi yang brutal yang saya kira bukan demonstrasi karena dilakukan oleh perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api itu kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha menimbulkan korban,” ujar Wiranto.
Lebih lanjut, Wiranto mengingatkan pileg dan pilpres telah dilalui dengan baik. Hasil dari pemilu, kata dia, adalah puncak dari pelaksanaan konstitusi dalam berdemokrasi. Selain itu, ia menyebut hasil pemilu bisa membawa bangsa menjadi terhormat.
“Maka tatkala kemudian ada pihak-pihak lain dengan cara brutal tadi untuk menggagalkan ini, saya kira ini melawan konstitusi. Justru melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang telah disahkan melalui ketetapan penetapan Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final dan mengikat,” ujarnya.
Terkait situasi itu, Wiranto mengajak semua pihak untuk menjaga hasil pemilu tahun 2019. Sebab, kelompok yang dia maksud itu telah mengerahkan perusuh hingga preman untuk mewujudkan tujuannya.
“Yang dihadapi aparat keamanan bukan lagi demonstrasi yang mengikuti peraturan-peraturan unjuk rasa, tetapi betul-betul kelompok perusuh yang sudah direncanakan secara sistematis untuk melakukan hal-hal inkonstitusional,” ujar Wiranto. (*)
