JAYAPURA, satukanindonesia.com – Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menutup Pekan Pemimpin tahunannya, di Honiara dengan menyepakati ‘tindakan nyata’ yang akan memandu kawasan menghadapi ‘lingkungan strategis yang semakin kompleks dan menantang.’
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, menyampaikan hal itu saat mengumumkan ‘kesimpulan sukses’ dari Pertemuan Pemimpin ke-54 pada Jumat (12/09/2025). Pernyataan Manele dikutip dari RNZ Pasifik, Senin (15/09/2025).
Manele mengatakan, tonggak penting telah tercapai selama pertemuan yang berlangsung selama sepekan. Capaian itu mencakup peluncuran fasilitas pembiayaan milik Pasifik sendiri, pengesahan Deklarasi Samudra Pasifik Biru Perdamaian, adopsi kebijakan kemitraan para pemimpin, dan keterlibatan Forum dengan Amerika Serikat.
“Pesan utama pekan ini jelas: bertindak sekarang. Kita telah menuntaskan pekerjaan yang tidak ringan,”ujar Manele.
Tinjauan Arsitektur Regional
Tinjauan Arsitektur Regional yang dimaksudkan untuk merespons meningkatnya minat di kawasan belum mendapat dukungan penuh.
Komunike akhir mencatat bahwa rekomendasi akan dimajukan sesuai dengan diskusi para pemimpin, untuk kemudian disampaikan oleh Ketua Forum dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon.
Catatan kaki menyebutkan, Nauru melepaskan diri dari bagian Tinjauan Arsitektur Regional secara keseluruhan.
Presiden Nauru David Adeang tidak hadir dalam pertemuan, dan negara itu hanya diwakili oleh pejabat setingkat menteri.
Menjelang pertemuan, Manele menyatakan, semua pemimpin Pasifik akan hadir, kecuali pemimpin Samoa karena pemilu. Tahun 2023 lalu, Adeang secara tiba-tiba membatalkan pertemuan puncak di Kepulauan Cook dengan kembali ke Nauru menggunakan jet pribadi, hanya 24 jam setelah menghadiri rapat pleno di Rarotonga.
Fasilitas Ketahanan Pasifik
Setelah sepuluh tahun perencanaan, Fasilitas Ketahanan Pasifik (Pacific Resilience Facility atau PRF) akhirnya ditandatangani dan diratifikasi para pemimpin.
PRF merupakan jawaban Pasifik terhadap kesulitan mengakses pendanaan iklim. Alih-alih bersaing dengan negara lain melalui Dana Iklim Hijau atau mekanisme global lain, PRF memungkinkan pendanaan ditarik langsung untuk proyek berbasis komunitas.
Ini adalah perjanjian pertama yang ditandatangani PIF dalam 40 tahun terakhir, setelah Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan (Perjanjian Rarotonga) yang ditandatangani Agustus 1985.
“Hambatan struktural dalam mengakses pendanaan iklim global masih terlalu lambat, terbatas, rumit, dan tidak pasti,”kata Manele.
“Dengan PRF, kita akhirnya memiliki lembaga keuangan internasional pertama yang dimiliki oleh Pacific Islands Forum.”
Sejauh ini, US$162 juta telah dijanjikan (sebagian besar masih dalam proses pembayaran), dengan target mencapai US$500 juta pada akhir 2026.
Deklarasi Samudra Perdamaian
Inisiatif Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka tentang Samudra Perdamaian mendapat dukungan penuh.
Rabuka menyebut, deklarasi ini sebagai jalan menuju keberadaan damai, kehidupan berkelanjutan, dan ketenangan pikiran.
“Negara-negara akan terus menjalin keterlibatan yang bermakna dengan pihak lain tanpa merusak harmoni koeksistensi komunitas Pasifik,”kata Rabuka.
“Deklarasi Samudra Perdamaian mencerminkan kita masing-masing, dan secara kolektif sebagai sebuah kawasan.”
Menteri Luar Negeri Kepulauan Cook Tingika Elikana menambahkan, tekanan geopolitik bukanlah masalah yang diciptakan kawasan, melainkan datang dari luar.
Ia menggunakan metafora ‘himne’ untuk menggambarkan prioritas Pasifik yang sering tidak didengarkan pihak luar.
Janji Mengunjungi Papua Barat
Para pemimpin kembali menyoroti Papua Barat dalam komunike akhir. Mereka menegaskan, pengakuan berkelanjutan atas kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, sambil ‘mengingat’ undangan Indonesia pada 2018 untuk misi yang dipimpin Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Mereka menugaskan Sekretariat PIF untuk bekerja sama dengan Indonesia mengenai kunjungan utusan Forum pada 2026, dengan berkonsultasi bersama Melanesian Spearhead Group (MSG).
Rabuka mengatakan, dialog akan menjadi jalan ke depan.
“Kami menjunjung solidaritas Melanesia dengan rakyat Papua Barat, sekaligus menghormati kedaulatan negara-negara,”ujarnya.
Isu Kaledonia Baru
Presiden Pemerintahan Kolegial Kaledonia Baru Alcide Ponga mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa campur tangan dalam urusan politik wilayah Prancis ‘tidak dapat diterima.’
Namun, akademisi Universitas Massey Anna Powles menegaskan, masa depan politik Kaledonia Baru tetap menjadi isu Pasifik.
“Komunike forum selama beberapa dekade terakhir selalu mencantumkan Kanaky-Kaledonia Baru,”pungkasnya.
Komunike 2025 menegaskan dukungan berkelanjutan Forum terhadap proses politik di Kaledonia Baru, yang disebut berada pada ‘titik kritis.’
Tempat Taiwan di Forum
Taiwan kembali disebut dalam komunike tahun ini, setelah dihapus pada 2024 akibat tekanan dari China.
Komunike menegaskan, keputusan Pemimpin tahun 1992 tentang Mitra Pembangunan, yang merujuk pada status Taiwan sebagai mitra pembangunan.
Sekretaris Jenderal PIF Baron Waqa mengatakan, tidak ada penolakan dari pihak mana pun terkait pengembalian referensi tersebut.
Jumlah negara Pasifik yang mengakui Taiwan terus berkurang sejak 2019, kini hanya tersisa Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. [**/GRW]
