JAYAPURA, satukanindonesia.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti, sejumlah kebijakan pemerintah dan perusahaan yang belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat Adat Papua, terutama dalam hal pemberian kompensasi dan tanggung jawab sosial di wilayah terdampak operasional industri.
Filep menyampaikan, pandangan tersebut terkait keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat lokal di Tanah Papua. Sambung, menurut dia, selama ini banyak perusahaan baik asing maupun dalam negeri menganggap bahwa pemberian kompensasi berupa uang atau ganti rugi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
Padahal, kata Senator Papua Barat ini, tanggung jawab sosial tidak berhenti pada kompensasi semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk dukungan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak.
“Perusahaan setiap hari beroperasi, maka tanggung jawab sosial itu wajib dilakukan selama masyarakat dan perusahaan masih ada di wilayah yang sama, termasuk nasib masyarakat pasca relokasi sesuai dengan AMDAL,”tegas Filep.
Ia menilai, setelah kompensasi diberikan, sebagian besar perusahaan cenderung abai terhadap kondisi sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Akibatnya, warga yang tinggal di kawasan industri tetap menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses kesehatan, serta minimnya kesempatan kerja.
Menurutnya, di kondisi ini diperlukan program CSR yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan bekal keterampilan, keahlian maupun pendidikan untuk mendorong kemandirian.
“Banyak masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan industri besar, tapi tidak merasakan manfaat nyata ekonomi. Pemerintah pun sering menganggap urusan kompensasi sudah selesai, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, Filep juga mengingatkan, pemerintah agar lebih transparan dan adil dalam setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat adat Papua. kata dia, warga lokal sering kali dijadikan objek kebijakan tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka.
“Pemerintah harus jujur dan adil. Masyarakat kita punya keterbatasan pengetahuan, sehingga perlu mendapat sosialisasi dan benar-benar paham. Karena itu, kebijakan apapun harus dilandasi dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran,” tegasnya.
Filep berharap, pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua dapat memperbaiki pola hubungan dengan masyarakat adat, serta menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian utama dari kegiatan ekonomi, bukan sekadar formalitas.
“Kalau keadilan dijalankan dengan benar, maka kebijakan akan diterima dengan baik. Tapi kalau tidak, justru menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan,”kata Filep. [**/GRW]
