Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan lagi memberlakukan rapid test untuk perjalanan darat lintas daerah, kecuali untuk tujuan Bali. Pengecualian dilakukan karena terjadi kenaikan kasus covid-19 di Pulau Dewata yang berasal dari lalu lintas Bali-Jawa.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebut meski pihaknya tidak mewajibkan rapid test, namun pengecekan akan dilakukan Pemda Bali setelah menyeberangi Ketapang-Gilimanuk.
Melansir situs web resmi Pemda Bali, terpantau grafik positif covid-19 terus menanjak. Rata-rata jumlah kasus positif di Bali setiap harinya sebanyak 700-an.
Sementara secara total, kasus konfirmasi positif untuk Bali mencapai 11.388 orang per 25 Oktober 2020. Di hari sama, jumlah sembuh dinyatakan sebanyak 10.226 orang dan meninggal dunia sebanyak 372 orang.
“Rapid test di darat yang masih berlaku adalah masyarakat yang menuju ke Bali karena di Bali sekarang kalau lihat datanya masih menunjukkan peningkatan terus,” katanya dalam acara Markplus bertajuk Peran Perhubungan Dalam Pemulihan Ekonomi, Senin (26/10).
Meski tak lagi mewajibkan rapid test, Budi membantah jika pihaknya tidak menjalankan protokol kesehatan. Dia menyebut protokol kesehatan berupa 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetap masih diterapkan.
“Sekarang kalau menggunakan transportasi darat itu kami tidak menerapkan rapid test tapi tidak berarti kami tidak sejalan dengan protokol kesehatan. Masih ada SE menyangkut 3 M penumpang pengemudi wajib menggunakan masker, wajib pakai hand sanitizer dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan libur panjang nanti, pihaknya tak akan melarang masyarakat melakukan perjalanan. Meskipun demikian, Kemenhub kata Budi meminta masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Ia mengatakan guna memastikan penerapan protokol kesehatan itu, pihaknya akan mengerahkan petugas untuk mengeceknya. Namun, ia tak merinci lebih jauh soal di mana pengecekan akan dilakukan atau pun sanksi yang akan diberikan jika ada masyarakat yang melanggarnya.
“Prinsipnya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bepergian, namun dengan catatan protokol kesehatan harus ketat. Pak Menteri menekankan di beberapa tempat akan ada pengecekan kepatuhan masyarakat terkait covid-19,” tutupnya.
