Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pengelola dan pemerintah daerah memprioritaskan mitigasi lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura di Pulau Serangan, Bali.
Novita menyoroti kesiapan pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut agar pembangunan tidak merugikan warga sekitar.
“Saat berkunjung, saya tanya soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar. Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi ‘bapak asuh’ bagi KEK ini supaya persiapannya matang,” kata Novita dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari pantau.com, Rabu 06 April 2026.
Ia menyebut proyek KEK Kura-Kura Bali memiliki potensi besar untuk memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat internasional.
Novita menjelaskan desain besar KEK Kura-Kura Island menjadi salah satu strategi menekan kebocoran ekonomi melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia.
“Ada desain besar yang luar biasa dan megah. Ini adalah upaya agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pembangunan yang menggunakan anggaran dari pajak rakyat harus tetap mengedepankan asas keadilan bagi warga lokal.
Novita juga meminta pengelola kawasan memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan di tengah ancaman krisis air tanah di Bali.
Selain itu, ia menyoroti potensi pencemaran laut akibat limbah pembangunan karena lokasi proyek berbatasan langsung dengan perairan.
Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu meminta pengelolaan sedimentasi dan limbah cair dilakukan secara detail agar tidak merusak ekosistem laut.
Ia menilai pengelola KEK Kura-Kura dapat mencontoh sistem pengelolaan limbah di kawasan Sanur dan Nusa Dua.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5-10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” katanya.
Novita juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi kawasan tidak hanya dinikmati pihak tertentu.(***)
