Jakarta, SATUKANINDONESIA.Com – Guna memaksimalkan peluang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat bekerja pada beberap negara di Eropa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kian gencar menjajaki sejumlah negara Eropa sebagai destinasi baru bagi PMI.
Ada beberapa negara yang menjadi tarket Kementerian P2Mi, diantaranya Turki, Italia, Jerman, Slovakia, hingga sejumlah negara di Eropa Timur. Hal itu disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin di Denpasar, Kamis (2/4) lalu menjelaskan bahwa peluang kerja di Benua Biru terbuka lebar.
Kondisi ini terjdi seiring dengan fenomena aging population atau peningkatan populasi lansia di wilayah tersebut. Kondisi ini memicu tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor perawatan (caregiver) dan perhotelan (hospitality). “Mereka membutuhkan perawat untuk lansia serta tenaga hospitality.
Peluang besar bagi WNI sama halnya di Bali, PMI tidak hanya bekerja di hotel, tetapi juga banyak yang terserap di kapal pesiar,” ujar Menteri P2MI Mukhtarudin dilansir dari Antara. Sejauh ini, penempatan PMI masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, dan Jepang.
Di tengah tingginya permintaan tenaga kerja di Eropa, kata Menteri P2MI, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing PMI agar mampu berkompetisi dengan negara lain.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyiapkan calon PMI yang berorientasi pada sektor formal dan profesional. Sebagai bukti nyata, baru-baru ini KP2MI telah memberangkatkan 300 pekerja ahli ke Korea Selatan dan Jepang untuk mengisi kebutuhan di industri manufaktur.
“Kami fokus pada persiapan sektor profesional. Peluang besar sudah ada di Asia dan Eropa, termasuk Eropa Timur. Kami juga telah memetakan kebutuhan di Turki serta Malaysia, yang diperkirakan membutuhkan hingga 15.000 perawat dalam tiga tahun ke depan,” kata Menteri Mukhtarudin dilansir dari Politiknesia.Com.
Namun, Menteri Muktarudin mengakui adanya tantangan besar dalam hal kompetensi bagi pekerja asa Indonesia untuk bisa memenuhi kualifikasi diterima bekerja pada beberapa negara tujuan tersebut.
Dikatakannya, lulusan perguruan tinggi dan SMK di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan standar kebutuhan negara penempatan. Masalah kemampuan bahasa juga masih menjadi kendala utama yang memerlukan intervensi pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Tidak semua lulusan SMK atau Poltekkes bisa langsung memenuhi standar kompetensi global. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan vokasi tambahan agar mereka siap terserap di pasar internasional,” ujarnya.
Ia mengatakan, langkah tersebut merupakan uapaya strategis dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di negara-negara lain yang mengalami penuaan populasi. Harapannya, program ini efektif dalam mengentaskan kemiskinan (***/Red)
