
Jakarta, satukanindonesia.com — Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan otoritas moneter serius menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai langkah agresif BI tersebut bukan sekadar respons jangka pendek terhadap gejolak pasar, melainkan upaya mengembalikan kepercayaan investor terhadap Rupiah setelah mengalami tekanan tajam dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Fakhrul, keputusan itu menunjukkan BI tidak ingin terlambat mengambil langkah stabilisasi di tengah tingginya tekanan eksternal, mulai dari penguatan dolar AS hingga ketidakpastian pasar keuangan global. “Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, tetapi pernyataan bahwa jangkar kebijakan Indonesia tetap dijaga,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, dilansir dari infopublik Kamis (21/5/2026).
Ia bahkan menjadi satu-satunya ekonom dalam konsensus Bloomberg yang memprediksi BI akan menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin. Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan kebijakan moneter yang bersifat pre-emptive agar biaya stabilisasi ekonomi tidak semakin mahal di kemudian hari.
Fakhrul memperkirakan penguatan Rupiah akan mulai terjadi secara bertahap setelah fase “overshooting” atau pelemahan berlebihan dinilai telah berakhir. Ia menyebut level Rp17.300 per dolar AS berpotensi menjadi titik stabilisasi awal sebelum Rupiah bergerak menuju keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS. “Pasar sekarang memiliki jangkar baru setelah respons BI yang tegas. Jika koordinasi kebijakan berjalan baik, Rupiah bisa bergerak menuju level yang lebih sehat,” katanya.
Ia juga menilai pelaku pasar mulai tidak perlu terlalu defensif terhadap dolar AS. Kombinasi kenaikan BI-Rate, intervensi pasar valas, penguatan instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta perluasan transaksi Local Currency Transaction (LCT) disebut akan memperkuat keyakinan bahwa tekanan terhadap Rupiah mulai terkendali. “Kalau sinyal kebijakan sudah jelas, posisi dolar yang terlalu besar mulai kehilangan daya tariknya,” ujar Fakhrul.
Meski demikian, ia mengingatkan pekerjaan pemerintah dan otoritas moneter belum selesai. Setelah menaikkan BI-Rate, langkah lanjutan yang dinilai penting adalah memperbaiki struktur pasar uang dan obligasi domestik agar transmisi kebijakan berjalan lebih sehat.
Fakhrul menyoroti perlunya penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap agar instrumen tersebut tidak terus menyerap likuiditas pasar secara berlebihan.
Menurutnya, jika SRBI terlalu menarik, dana investor akan terkonsentrasi pada instrumen jangka pendek dan mengganggu pasar Surat Berharga Negara (SBN), termasuk menekan pembentukan kurva imbal hasil atau yield curve yang sehat. “Rupiah tidak hanya membutuhkan suku bunga tinggi, tetapi juga struktur pasar yang kredibel,” tegasnya.
Ia menambahkan, normalisasi yield curve penting untuk mendorong investor kembali masuk ke obligasi jangka panjang sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memperbaiki ekspektasi pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Selain itu, Fakhrul menekankan pentingnya sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan moneter perlu diperkuat dengan komunikasi fiskal yang jelas, terutama terkait subsidi energi, strategi penerbitan SBN, dan arah pembiayaan pemerintah. “BI menjaga jangkar stabilitas, sementara Kementerian Keuangan menjaga kredibilitas fiskal. Jika keduanya berjalan bersama, pasar akan kembali percaya pada prospek besar ekonomi Indonesia,” tutup Fakhrul Fulvian.(***)











