JAKARTA, satukanindonesia.com – Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH, MHum menekankan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan momentum konsolidasi kebangsaan sekaligus refleksi terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah diwujudkan secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua.
Pasalnya, dari Tanah Papua masalah keadilan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan hukum dan masa depan yang setara masih menjadi persoalan yang kerap diperbincangkan.
Dr. Filep memandang, Papua bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari agenda strategis kebangsaan yang membutuhkan keputusan politik negara yang jelas, berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai Senator asal Tanah Papua, Dr. Filep menyoroti, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, penjelasan Presiden telah memberikan gambaran mengenai arah besar pembangunan dan kebijakan nasional, namun belum menyebutkan irisan kebijakan strategis nasional dan roadmap politik yang secara khusus dan komprehensif menjelaskan arah penyelesaian persoalan Papua.
“Saya menghormati pidato kenegaraan dan arah kebijakan, yang disampaikan Presiden. Tetapi dari perspektif Papua, kita harus berani mengatakan bahwa belum sepenuhnya terlihat secara eksplisit sebuah roadmap penyelesaian Papua yang memiliki sasaran politik dan indikator keberhasilan yang jelas. Persoalan Papua tidak dapat terus berada dalam ruang kebijakan yang terkesan sektoral, parsial, dan reaktif,”ungkap Dr. Filep dalam keterangan yang diterima, Sabtu (15/08/2026).
Masalah Papua, kata Dr. Filep, tidak dapat tuntas dengan gelontoran anggaran, program pembangunan fisik atau pendekatan keamanan saja.
“Papua membutuhkan kebijakan Negara, yang mampu menyelesaikan akar persoalan yang ada. Sebagai Sekretaris MPR RI for Papua, saya menegaskan bahwa persoalan Papua membutuhkan kebijakan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai basis sekaligus pusat penyelesaiannya,”tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus membangun sebuah kerangka penyelesaian Papua yang terintegrasi, mencakup jaminan keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum, perlindungan HAM, penyelesaian konflik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan pemerintahan daerah.
“Kita membutuhkan kebijakan publik yang efektif, artinya tepat sasaran sehingga agenda pembangunan berjalan progresif berdasarkan pada prioritas kepentingan masyarakat Papua. Negara harus memiliki kesinambungan kebijakan dan keberanian menetapkan target penyelesaian, sehingga ganti periode pemerintahan arah dan progresnya jelas dan terukur,”beber senator Papua Barat itu.
`PANSUS PAPUA : HARUS ADA TARGET DAN UKURAN KEBERHASILAN KEBIJAKAN’
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep menegaskan, keberadaan berbagai kebijakan khusus untuk Papua harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya berdasar pada besaran anggaran.
“Ukuran keberhasilan kebijakan Papua setidaknya terlihat dari berkurangnya kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, terlindunginya hak masyarakat adat, menurunnya konflik, pulihnya masyarakat terdampak konflik, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah menyusun roadmap penyelesaian Papua yang memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang, disertai indikator yang dapat dievaluasi secara terbuka,”jelas Dr. Filep.
`KOMITE III DPD RI: PEMBANGUNAN HARUS BERUJUNG PADA KESEMPATAN’
Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep mengemukakan, pembangunan harus menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sambung, ia menilai persoalan Papua sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat rentan, pemberdayaan masyarakat, serta akses terhadap pelayanan dasar.
“Jangan sampai negara menghitung keberhasilan Papua hanya berdasarkan serapan anggaran. Negara harus menghitung berapa banyak rakyat yang terentaskan dari kemiskinan, berapa anak yang mendapatkan pendidikan layak, berapa keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan berapa masyarakat adat yang merasa haknya benar-benar dilindungi,”urainya.
`PSN DAN INVESTASI HARUS MEMILIKI LEGALITAS SOSIAL’
Dr. Filep juga menyoroti, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai investasi di Tanah Papua. Selain hukum, pace jas merah ini menegaskan bahwa keduanya harus memiliki legitimasi sosial sehingga dapat terimplementasi dan berdampak baik.
“Masyarakat tidak anti-pembangunan atau anti-investasi. Namun banyak reaksi yang muncul menyoroti masalah-masalah pembangunan yang dinilai kehilangan orientasi keadilan dan investasi yang mengabaikan hak masyarakat adat. Setiap proyek strategis di Papua harus memastikan perlindungan hak ulayat, partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, serta distribusi manfaat yang adil,”sebut Dr. Filep.
“Jangan sampai rakyat Papua hanya menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri. Tanah adat tidak boleh hanya dilihat sebagai aset ekonomi, karena di dalamnya terdapat identitas, sejarah, martabat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat,”sambungnya.
`KONFLIK DAN PENGUNGSIAN ADALAH MASALAH KEMANUSIAAN’
Dr. Filep juga mengatakan, konflik dan pengungsian di Papua bukan hanya soal simbolik yang dibaca sebagai statistik keamanan. Menurutnya, konflik harus dimitigasi dan pengungsi harus diperhatikan secara khusus karena menghadapi kondisi kehilangan rasa aman, tempat tinggal, kebun, pendidikan, mata pencaharian, apalagi kesejahteraan.
“Mereka adalah warga negara Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi. Karena itu, penyelesaian konflik harus ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, hukum, HAM, dan perdamaian. Pendekatan keamanan penting, namun harus dibarengi dengan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, pemulihan masyarakat terdampak, pembangunan yang adil, dan penghormatan terhadap masyarakat adat, semuanya harus berjalan secara simultan,”katanya.
“Masalah kemiskinan, konflik, pengungsian, pelanggaran HAM, ketidakpastian hak masyarakat adat, dan ketimpangan pembangunan jangan sampai menjadi warisan politik dari satu pemerintahan kepada pemerintahan berikutnya. Karena itu, kami meminta Presiden menjadikan penanganan masalah Papua sebagai agenda strategis nasional dengan arah penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,”ucap Dr. Filep menambahkan.
Dia menegaskan, kemerdekaan harus hadir dalam bentuk keadilan sosial, perlindungan hukum, kesejahteraan, keamanan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kesempatan yang setara untuk menentukan masa depan dalam kerangka NKRI.
“Papua bukan sekadar wilayah administratif yang kaya akan sumber daya alam. Papua adalah rumah bagi manusia, adat, budaya, sejarah, dan masa depan generasi penerus bangsa. Tanah Papua mengharapkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan dan keberpihakan negara kepada rakyat,”ujar Dr. Filep.
Oleh sebab itu, Dr. Filep berharap Presiden Prabowo Subianto menjawab kegelisahan tersebut melalui kebijakan yang konkret, keputusan politik yang solutif, roadmap yang terukur, serta tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat Papua. [***/GRW]
