Jakarta, SatukanIndonesia.com – Lembaga Kebijakan Publik Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar webinar bertajuk; Pro Kontra Vonis Oknum Penegak Hukum- Studi Kasus Jaksa Pinangki, pada Kamis 22 Juli 2021.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Arteria Dahlan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW, dan I Gede Pasek Suardika, mantan Ketua Komisi III DPR RI.
“Ini bagian dari program lembaga untuk mengkaji persoalan-persoalan publik, dalam hal ini persoalan hukum di negara ini,” jelas Fredi Tulis, Ketua Lembaga Kebijakan Publik Pemuda Katolik. Melalui ini, lanjut Fredi, publik akan melihat keadilan hukum dari pelbagai perspektif.
Baca Juga: Soal Kasus Jaksa Pinangki, Arteria Dahlan dan Kurnia Ramadhana Beda Pendapat!
Benar saja, para narasumber berbeda pendapat dan beradu argument dalam kasus Jaksa Pinangki ini.
Gede Pasek, dalam pemaparan materinya, dengan gamblang menjelaskan, bahwa ketika penegak hukum terlibat masalah hukum, maka masalah uniform (baca korps) yang sama lebih dikedepankan daripada equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum). Pasek menyoroti alur kasus Jaksa Pinangki, di mana ujungnya vonis berkurang enam tahun. Lebih unik lagi, jaksa tidak melakukan kasasi.
Lebih jauh, Pasek menyebut, kasus Jaksa Pinangki bukan soal jaksa membela korpsnya semata, tetapi juga menyiratkan adanya jaring laba-laba raksasa penegakan hukum supaya kasus atau persoalan lain tidak terbongkar.
“Saya meyakini, ada semangat saling menjaga supaya tidak terbongkar. Jadi ada oknum dari penegakan hukum yang lain seperti kepolisian dan hakim yang ada dalam jarring laba-laba itu,” kata Pasek.
Lebih detail, Pasek menjelaskan, bahwasannya, Kasus Pinangki tidak berdiri sendiri. Tetapi sebuah rangkaian. Maka dari itu, ada upaya memotong durasi hukum Pinangki.
“Kalau ia (Pinangki) tetap dihukum 10 tahun, maka bisa dikhawatirkan ia bisa bernyanyi soal penegak hukum yang hanya divonis tiga atau empat tahun atau yang belum terbongkar.” Lanjutnya.
Segendang sepenarian dengan Pasek, Kurnia Ramadhana menyebut, Kasus Pinangki, dalam kasus Joko Chandra, merupakan gambaran betapa bobroknya penegakan hukum dan penegak hukum di Indonesia.
“Yang terlihat, para penegak hukum, bersama koruptor dan buronan bahu membahu dalam kejahatan,” kata Kurnia.
Peneliti ICW itu menyebut, kebobrokan penegak hukum itu tidak hanya di kejaksaan, tetapi juga kepolisian hingga pengacara.
“Di kejaksaan ada Pinangki, ada Napoleon Bonaparte di kepolisisan, ada Anita Kolopaking pengecara.” Lanjutnya.
Kurnia menyoroti perihal bantuan hukum yang diberikan kepada Pinangki oleh organisasi Persatuan Jaksa seluruh Indonesia. Kata Kurnia, Kejaksaan adalah pilar penegak hukum, yang ditugasi menangani penyidikan korupsi. Karena itu, sulit diterima akal sehat Pinangki diberi bantuan hukum.
“Yang kedua, tiba-tiba Kejaksaan Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa. Keduanya kemudian batal karena kritik publik,” jelas dia.
Lembaga Kajian Publik PP Pemuda Katolik
Editor: Edward Wirawan
(FA/SI).
