Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota DPR Arteria Dahlan dan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, berbeda pendapat tajam dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu terungkap dalam webinar yang diselenggaraka Lembaga Kebijakan Publik Pengurus Pusat Pemuda Katolik pada Kamis, 22 Juli 2021.
Dalam webinar bertajuk; Pro Kontra Vonis Oknum Penegak Hukum- Studi Kasus Jaksa Pinangki itu, Arteria justru menilai bahwa kerja-kerja penegakan hukum sedang dalam proses memperbaiki diri. Arteria menolak asumsi “permainan” dalam kasus Jaksa Pinangki. “Kalau ada hakim yang main, maka tidak mungkin putusan sejak awal 10 tahun. Jangan sampai ada prasangka atau asumsi. Apa yang diputus vonis hakim Pengadilan Tinggi itu kan sama dengan surat tuntutan,” jelas Arteria.
Baca juga: Pemuda Katolik Harus Menjadi Garda Terdepan Membantu Masyarakat Karena Terdampak Pandemi Covid-19
Arteria menyebut dalam surat tuntutan telah diambil sepenuhnya oleh Majelis Hakim Banding. Artinya Majelis Hakim Banding sepakat dengan pengadilan tingkat I. Di sisi lain, lanjut dia ada jaminan perlindungan hukum yang adil dalam hukum di Indonesia.
Majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan jaksa penuntut umum. Pengajuan kasasi tidak boleh keluar dari pasal 244 KUHAP. Justru apabila kasasi dilakukan ini preseden buruk. “Saya meyakini tidak ada settingan dalam kasus Pinangki. kejaksaan dan KPK sudah on the track, ada menteri PDIP dan Gerindra yang ditangkap KPK. Ini kita harus apresiasi,” kata anggota Fraksi PDIP itu. Baca juga: Rektor UI, Ari Kuncoro Mengundurkan Diri Dari Komisaris Independen BRI
Arteria menambahkan, jangan karena kasus Pinangki maka seolah-olah semua penegak dan penegakan hukum buruk. Arteria menilai ada perbaikan pada tingkat kejaksaan; Ada semangat pemberantasn korupsi. “Ini kejaksaan sedang berbenah, dan kita harus support. Kalau ada jaksa menyimpang, sampaiakan, pasti diproses,” tutup dia.
Berbeda tajam dengan Arteria, Kurnia Ramadhana, peneliti ICW jsutru menilai Kasus Jaksa Pinangki sebagai potret bobroknya penegakan hukum dan penegak hukum di Indonesia. “Yang terlihat, para penegak hukum, bersama koruptor dan buronan bahu membahu dalam kejahatan ini,” tegas Kurnia.
Kurnia juga mengkritisi upaya bantuan hukum oleh Persatuan Jaksa Indonesia kepada Jaksa Pinangki. Bahkan, ia menyebut Kejaksaan Agung juga berupaya mengintervensi dengan mengeluarkan Pedoman Pemeriksaan Jaksa. “Untungngnya, kedua hal itu batal karena kritik publik.” Baca juga: Ngabalin Menilai, Orang yang Nyinyir Soal Revisi Statuta UI Akan Merusak Ruang Publik
Lebih jauh, Kurnia menyoroti profil karir Pinangki yang menjadi hal ihwal kejanggalan di mata publik. “Pinangki bukan orang yang punya jabatan penting di Kejaksaan. Maka bagaimana cara Pinangki bertemu dengan Joko Chandra?” tanya dia.
Berdasar itu, Kurnia meyakini pasti ada pihak-pihak penjamin perjumpaan pinangki dengan terdakwa Joko Chandra. Baca juga: Beredar Oksigen Palsu di Tulungagung, Diduga Dari Kompresor Tambal Ban
Kurnia mengatakan, putusan pemangkasan hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun telah melukai hati masyarakat. Sebab ia melakukan tiga tindak kejahatan yang harusnya dihukum selama 20 tahun, maka bagaimana mungkin itu dianggap adil dengan tuntuan 4 tahun itu? Kurnia menegaskan, putusan harus mengandung tiga pokok, yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. “Bagi ICW, hukuman yang layak bagi Pinangki adalah hukum 20 tahun penjara. Komitmen dari negara mesti selalu kita pertanyakan, karena ada degradasi pada penegakan hukum, termasuk instansi.”
Lembaga Kebijakan Publik PP Pemuda Katolik, Editor: Edward Wirawan
(nal/SI)
