Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk tidak mengulangi perbuatannya melakukan kampanye politik untuk anaknya saat sosialisasi harga minyak goreng (migor). Menurut Mulyanto, aksi Zulhas tidak etis dan berpotensi menyalagunakan jabatan.
“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan. Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor Minyakita,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (12/7).
Politikus PKS ini berujar, Zulhas seharusnya tidak mencampuradukkan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Dia mengingatkan, aksi tersebut bisa saja berujung pada pesimisme publik atas program migor Minyakita.
“Kita tidak menginginkan hal itu. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga,” ucap Mulyanto.
Oleh karena itu, Mulyanto menyarankan Zulhas untuk fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote khususnya wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Hal ini penting, agar harga migor bisa mencapai HET di daerah tersebut.
“Keunggulan migor Minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten,” papar Mulyanto.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin AK. Dia menilai, aksi yang dilakukan Zulhas tidak mendidik dan bisa dianggap sebagai politik uang. Pasalnya, ada ajakan memilih anaknya di Pileg 2024 dan pemberian minyak goreng gratis.
“Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics. Sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka hal itu tidak etis dilakukan,” ujar Amin.
Amin mengatakan, meskipun tampil sebagai Ketum Parpol, jabatan yang diemban Zulhas sebagai Mendag sulit dipisahkan. Apalagi, jika Zulhas datang ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas sebagai menteri.
“Sebaiknya Pak Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp 15.500 per kg dan memperbanyak jumlah pasokan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak, baik yang untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk para pelaku usaha mikro atau ultra mikro,” pungkas Amin.(***)
