Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta membentangkan poster penolakan kenaikan harga BBM dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa (6/9).
Pembentangan poster bertuliskan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM” itu dibentangkan seluruh anggota Fraksi PKS DPRD DKI setelah Ketua Fraksi PKS Achmad Yani memberikan interupsi untuk menyatakan sikap penolakan kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna.
“Tolong anggota fraksi PKS berdiri, tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya dalam rapat paripurna DPRD DKI tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021.
Instruksi tersebut lantas disambut dengan berdirinya sembilan orang anggota Fraksi PKS yang ada dalam satu barisan di gedung tersebut. Achmad Yani bahkan berjalan menuju kursi pimpinan sidang rapat paripurna, yaitu Misan Samsuri. Ia lantas memberikan poster tersebut setelah sebelumnya membentangkan terlebih dahulu poster tersebut kepada media.
“Saya berharap kami perwakilan rakyat yang duduk di DPRD. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami menyampaikannya dalam forum ini. Maka kami sampaikan biar didengar pemerintah pusat,” tegas dia.
Sebelum pembentangan poster penolakan kenaikan harga BBM oleh fraksi PKS tersebut dilakukan, terjadi ketegangan antara dua ketua fraksi partai, yaitu Ketua Fraksi PKS Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.
Mulanya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menginterupsi di tengah pembahasan rapat paripurna yang tengah membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021. Ia menyatakan sikap partainya yang menolak kenaikan BBM.
“Kami menangkap aspirasi warga dengan menyampaikan sikap fraksi PKS di DPRD dalam forum yangterhormat ini yang pertama, fraksi PKS DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, penolakan tersebut adalah berdasarkan dari aspirasi warga yang menyampaikan keluhannya kepada fraksi PKS. “Berdasarkan hasil aspirasi warga DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dampaknya yang begitu besar dan akan sangat berdampak pada segala sektor. Terutama kalangan ekonomi ke bawah. Mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, ojol, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai lainnya, maka kami menangkap aspirasi itu dengan menyampaikan sikap fraksi PKS di DPRD,” paparnya.
Belum selesai membacakan pernyataan sikap yang lain, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono menginterupsi agar pimpinan sidang menghentikan pernyataan sikap dari PKS.
“Pimpinan, izin, pimpinan. Ini bukan momentum untuk menyampaikan sikap politik. Ini bukan penyampaian sikap politik, Pimpinan mohon izin. Pimpinan! Ini bukan momentumnya! Ini bukan ruangnya, pimpinan! Tolong tegas, Pimpinan!” serunya memotong pernyataan sikap PKS.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Yani merasa bahwa pihaknya mempunyai hak untuk tetap melanjutkan membacakan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen mendengarkan aspirasi warga Jakarta terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami punya hak untuk menyampaikan sikap. Agar suara kami disampaikan kepada presiden RI melalui pimpinan DPRD DKI. Kami ini wakil rakyat. Buat apa kami berdiri di sini jika hanya mendengarkan uraian-uraian yg disampaikan oleh pimpinan. Tetapi kami adalah pejuang pejuang untuk membela rakyat. Ini forumnya,” jawab Achmad.
Suasana rapat paripurna berubah jadi heboh. Ada yang memberi tepuk tangan, ada yang berbisik-bisik menanggapi keributan tersebut. Masih belum mau kalah, Gembong buka suara kembali menjelaskan bahwa forum rapat paripurna saat itu tidak bisa digunakan sebagai ajang pernyataan sikap oleh partai manapun.
“Saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD, sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi. Maka tolong pimpinan sidang tegas agar sidang ini berjalan sesuai dengan agenda pembahasan P2ABD, itu saja! Kalau kita mau mengkritisi, kaitannya dengan jalannya pemerintahan di provinsi DKI Jakarta,” paparnya.
Setelah itu, pimpinan rapat paripurna Misan Samsuri menengahi pertikaian tersebut. Ia membenarkan pernyataan Gembong agar tidak ada pembahasan di luar P2APBD dalam rapat tersebut. “Benar apa yang dikatakan Ketua Fraksi PDIP. Jadi tolong jangan keluar dari pembahasan P2APBD,” ucapnya. (***)
