WONDAMA, SATUKANINDONESIA. Com – Guna menyerap aspirasi dan mendengar keluhan masyarakat, Ferry D.M Auparay, S.Sos melaksanakan Reses ke III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi Papua Barat pada November 2024.
Reses yang dilaksanakan pada tanggal 11-16 November 2024, yang berlangsung di dua distrik, yakni distrik Rasiei di kampung Torey dan Rasiei, serta distrik Wasior di kampung Maniwak, Maimari, dan kampung Dotir
Dalam kunjungan, Ferry mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mengumpulkan aspirasi mereka (masyarakat).
Pertemuan di dua distrik dan lima kampung tersebut, Ferry mencatat ada empat masalah substansial yang perlu perhatian, yaitu ekonomi kerakyatan, harga komoditas, kesehatan, dan pendidikan.
“Masalah ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi agar segera ditindaklanjuti dalam agenda pembangunan dan penganggaran ke depan, khususnya dalam APBD 2025 untuk pemerintahan yang baru,”ungkapnya.
Ferry menjelaskan, saat ini tidak ada lapangan bisnis alternatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di kabupaten Teluk Wondama.
Ia menyebutkan, pergerakan ekonomi di daerah tersebut sangat bergantung pada belanja proyek APBD.
Dimana, ketika proyek pemerintah ditender dan dilaksanakan, baru ada pergerakan ekonomi. Namun, setelah proyek selesai, aktivitas ekonomi kerakyatan cenderung lumpuh.
“Tanpa adanya kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, masyarakat hanya bergantung pada belanja APBD yang terbatas. Ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten,”ujarnya.
Oleh karena itu, sebagai Anggota DPR Papua Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana menyarankan, agar pemerintahan baru yang akan dilantik pada 7 Februari 2025 segera mendorong pertumbuhan investasi baru terleh di Teluk Wondama.
Ia mengusulkan pengembangan potensi lokal di sektor perikanan dan kehutanan, dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pergerakan ekonomi.
“Mendorong investor untuk berinvestasi di sektor perikanan, terutama dengan mengaktifkan kembali PPI Perikanan di wilayah Rado, serta membuka perusahaan industri kayu, seperti kayu lapis dan industri lainnya, bisa menjadi langkah positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,”tambahnya.
Sebagai anggota DPR provinsi, Ferry berkomitmen untuk mengawal sejumlah usulan tersebut, agar terwujud dalam agenda pembangunan APBD 2025.
Ia berharap, kehadiran investor di sektor perikanan dan kehutanan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Teluk Wondama.
“Ini menjadi penting bagi kita semua. Mari Pemda kabupaten dan provinsi kita bersinergi mendorong sektor ekonomi baru di Teluk Wondama,”harapnya.
Ditambahkannya, daya beli sangat rendah karena perputaran uang di Teluk Wondama tidak efektif.
“Ketika inflasi daerah tinggi dan daya beli rendah, maka berbagai persoalan muncul di masyarakat seperti stunting dan ekonomi ekstrim,”katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut yang seharusnya menjadi tugas pokok pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Jangan hanya melihat dan mendengar saja, tapi harus buat satu skema hilirisasi dari hulu sampai hilir. Ini harus diperhatikan, kalau tidak masyarakat akan terus hidup dibawa garis kemiskinan,”tandasnya.
Sementara harga komoditas barang, kata Ferry, sangat mahal dan variasi baik di toko maupun kios.
“Harga barang di beberapa toko dan kios berbeda-beda, padahal barangnya sama,”ungkapnya.
Selain itu, Ferry mengungkapkan, masyarakat mengeluh soal kesehatan. Dimana, angka ibu hamil dan bayi yang meninggal sangat tinggi. Sambungnya, Kemudian kebutuhan gizi anak serta ibu hamil sangat minim.
“Sehingga menyebabkan persoalan stunting bertumbuh subur atau sangat tinggi, khususnya di wilayah teluk Wondama dan itu keluhan masyarakat,”kata Ferry.
Untuk masalah pendidikan, ia mengatakan, secara teknis sebagai Anggota DPR Papua Barat tidak dapat menyoroti begitu jauh.
Pasalnya, dirinya (ferry-red) yakin bahwa dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi hingga kementerian sudah memiliki berbagai program yang direncanakan terstruktur.
Tapi semua kampung yang ia kunjungi mengeluh soal transportasi pendidikan, buku tulis, da seragam.
“Masyarakat di dua distrik dan lima kampung ini, hampir semuanya mengeluh soal transportasi pendidikan. Anak-anak sekolah di setiap kalau mau ke sekolah, hampir menghabiskan Rp 100ribu per hari,”katanya.
Namun, dirinya menyayangkan, ada anak sekolah yang tidak bisa ke sekolah karena harus berjalan kaki berkilo-kilo dibawa terik matahari dan hujan.
“Jadi jangan kita terlalu bangga dengan sekolah gratis maupun makan siang gratis yang disediakan sudah menyelesaikan persoalan,”aku Ferry Auparay.
Tetapi menurutnya, masalah transposisi ini sangat penting karena proses belajar mengajar bisa terlaksana apabila siswa dan siswi ada dalam kelas, maka dia (siswa) membutuhkan transportasi.
Oleh sebab itu, dia menyarankan, dinas pendidikan provinsi untuk menganggarkan bantuan bus pendidikan empat unit bagi kabupaten teluk Wondama.
“Dua untuk beroperasi di dalam kota dan dua beroperasi di wilayah Utara dan Selatan. Sehingga bisa membantu mengurangi beban setiap keluarga,”tutupnya. [GRW]
