Surabaya, satukanindonesia.com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mendesak pemerintah segera menertibkan distribusi gula rafinasi yang diduga bocor ke pasaran umum. Ia menilai kondisi ini merugikan ratusan petani tebu karena gula hasil produksi lokal tidak terserap maksimal.
“Kami minta pemerintah segera turun tangan. Gula rafinasi seharusnya hanya untuk industri, bukan dijual di pasar bebas. Ini jelas memukul petani,” tegas Wiwin di Surabaya, Senin (1/9).
Wiwin menyebut sekitar 76 ribu ton gula produksi lokal saat ini menumpuk karena kalah bersaing dengan gula rafinasi yang harganya lebih murah. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2020, distribusi gula rafinasi hanya boleh untuk kebutuhan industri, bukan konsumsi masyarakat.
Jika pembiaran terus berlanjut, kata Wiwin, petani akan menjadi korban utama. “Kalau gula sebanyak itu tidak terserap, masalahnya sangat serius. Pemerintah harus hadir memberi solusi nyata,” ujarnya.
Selain menyoroti kebocoran gula rafinasi, Wiwin juga mendorong Pemprov Jatim bersama Bulog dan pabrik gula menyiapkan skema penyerapan tebu lokal. Dengan mekanisme yang jelas, harga di tingkat petani bisa lebih stabil dan mereka tidak lagi dihantui kerugian besar. Komisi B DPRD Jatim, lanjutnya, siap mengawal koordinasi agar ada kepastian pasar bagi petani.
Data Dinas Perkebunan Jatim menunjukkan provinsi ini masih menjadi produsen gula kristal putih terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 1,192 juta ton pada 2022 atau hampir separuh dari total nasional. Proyeksi terbaru bahkan menyebut produksi akan meningkat menjadi 1,457 juta ton pada 2025 dengan rendemen tebu 7,76 persen.
Namun capaian itu bisa sia-sia jika distribusi tidak tertata. Saat ini harga gula konsumsi mencapai Rp18.000 per kilogram, jauh di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp14.500. Sementara harga jual di tingkat petani rata-rata Rp15.450 per kilogram—tertinggi secara nasional—tetap belum mampu menutup biaya operasional akibat gula menumpuk.
Pada bagian lain Sekjen DPP Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sunardi Edi Sukamto, mengingatkan sebagian petani sudah tidak mampu melanjutkan usaha karena gula tidak terserap pasar. Mereka kini menagih janji pemerintah terkait dana Rp1,5 triliun dari Danantara yang pernah dijanjikan untuk membeli gula rakyat.(Hizkia)
