Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Laporan kelompok masyarakat sipil terhadap dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah selesai diperiksa. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilu menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kegiatan Zulhas bukan kategori kampanye. Berdasar Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri.
Kemudian berdasar Peraturan KPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan, hingga kini belum ada peserta pemilu untuk 2024. ”Perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,’’ ujarnya kemarin (21/7).
Atas dasar kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. ”Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,’’ imbuhnya.
Meski demikian, Bawaslu meminta para pengurus partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri. Yakni, dengan tidak menyampaikan ajakan memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. ”Hal itu untuk menghindari kegaduhan,’’ lanjut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.
Seruan tersebut, kata Lolly, merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Dia meminta semua pihak mematuhi tahapan pemilu berdasar jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU.
Lolly juga menilai, tindakan untuk meminta masyarakat memilih seseorang saat yang bersangkutan menjalankan tugas negara tidak patut dan tidak etis. ”Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh,’’ imbuhnya.
Sementara itu, salah seorang pelapor Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby sudah menduga Bawaslu akan berpikir normatif. Baginya, cara pandang tersebut mengecewakan. ”Tentu kami sebagai pelapor sangat menyayangkan respons Bawaslu,’’ ujarnya.
Sejak awal, pihaknya berharap ada cara pandang yang progresif dari Bawaslu. Kalaupun secara aturan pemilu belum ada objek materiilnya, dia menilai Bawaslu bisa mengambil tindakan dengan merekomendasikan teguran.
”Artinya, kalau kasus ini misalnya ada dugaan pelanggaran yang lainnya ya direkomendasikan ke lembaga lain, bukankah Bawaslu juga melakukan banyak MoU?’’ imbuhnya.
Dia khawatir jika cara pandang seperti itu berlanjut, masyarakat jadi malas untuk melaporkan temuan ke Bawaslu. Sebab, hasilnya akan sia-sia. ”Pada akhirnya, rakyat mengatakan percuma lapor Bawaslu,’’ kata mantan koordinator nasional JPPR itu.(***)
