JAKARTA, satukanindonesia.com – Untuk menjaga tanah, hutan, budaya, dan identitas dari ancaman investasi atas nama pembangunan yang merusak lingkungan hidup. Masyarakat adat Papua harus memperkuat persatuan.
Hal ini ditegaskan Manfun Opolos Sroyer sebagai Ketua Dewan Adat wilayah kawasan Byak saat menjadi salah satu pemateri berjudul ‘Kekerasan Negara yang menyebabkan Etnosida di Papua Selatan dan Papua pada umumnya.’
Menurutnya, masyarakat adat perlu memperkuat adat, kehidupan spiritual, kerja kemanusiaan dan struktur hukum adat sebagai bagian dari upaya mempertahankan ruang hidup masyarakat Papua.
Dalam pemaparannya, Apolos menyebut genosida, ekosida dan etnosida sebagai tiga ancaman yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Papua.
Kerusakan hutan dan tanah, menurut Apolos, tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Kerusakan tersebut juga dapat menghilangkan sumber pangan, pengetahuan, bahasa, tradisi dan identitas masyarakat adat.
“Etnosida menghancurkan budaya dan identitas yang terikat dengan tanah dan hutan. Bahasa kita mulai hilang, pengetahuan-pengetahuan kita sudah tidak,”jelas Apolos.
Untuk itu, Manfun Apolos menegaskan, pembangunan di Papua tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
“Pembangunan tidak mesti menghancurkan, merusak lingkungan dan sebagainya. Itu bukan pembangunan. Pembangunan harus berwawasan lingkungan dan keberlanjutan,”tegas Apolos.
Bagi Apolos, tanah dan hutan bagi masyarakat Papua bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah dan hutan memiliki hubungan erat dengan kehidupan, budaya, identitas dan spiritualitas masyarakat adat.
Masyarakat adat juga memiliki aturan, dan pengetahuan sendiri dalam menjaga serta memanfaatkan alam sesuai kebutuhan hidup.
Karena itu, masuknya investasi dan proyek berskala besar, termasuk PSN, menurut Apolos harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan.
Di tengah perubahan yang terjadi, Apolos secara khusus mengajak generasi muda Papua kembali mengenal budaya, adat istiadat, kampung dan suku masing-masing.
“Anak-anak muda harus kembali ke budaya, kembali ke adat istiadatnya, ke kampungnya, ke sukunya untuk mulai membangun gerakan budaya, supaya menghadapi tantangan maupun ancaman investasi di atas tanah ini,”katanya.
Sebagai pimpinan Adat, ia mendorong generasi muda belajar dari orang tua, tetua adat dan lingkungan tempat berasal.
“Gerakan anak muda hari ini kembali bangun, kembali harus bangun hidup dengan orang tua, tidur di kali, di gunung, di sungai, di bawah pohon. Ada gerakan spiritual anak muda untuk menjaga alam Papua ini,”ajaknya.
Namun, tanggung jawab menjaga tanah dan budaya Papua, menurut Apolos, tidak hanya berada di tangan generasi muda.
Masyarakat adat, pemimpin adat, gereja, perempuan, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat sipil dan berbagai kelompok lainnya perlu membangun kerja bersama untuk melindungi tanah dan kehidupan masyarakat adat.
Dalam materi tersebut, Apolos menyampaikan, sejumlah rekomendasi yang disebut sebagai jalan keluar bersama menghadapi berbagai ancaman terhadap masyarakat dan alam Papua.
Apolos menekankan pentingnya persatuan, keberanian dan cita-cita sebagai dasar perjuangan masyarakat adat Papua.
Tak hanya itu, Apolos mendorong jalan doa spiritual melalui agama dan adat sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia dan alam. Jalan berikutnya adalah jalan kemanusiaan melalui kerja bersama antara agama, adat, organisasi sipil, masyarakat pemuda, pelajar, perempuan dan kelompok lainnya.
“Berangkat dari ancaman serius dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta Papua ini maka saya ingin menyampaikan ada tiga jalan keluar sebagai rekomendasi dalam diskusi ini yang perlu kita lakukan secara internal suku-suku bangsa Papua serta pihak lain yang menaruh hati dan simpati serius sebagai jalan keluar terhadap perjuangan masyarakat adat Papua,”kata Apolos.
Apolos juga mendorong, konsolidasi struktur adat dan pemberlakuan hukum adat hingga tingkat suku untuk mempertahankan jati diri sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat, termasuk memperkuat gerakan spiritual adat.
“Hukum adat suku harus diperkuat. Ondowafi, kepala suku, mananwir dan lain-lain itu harus diperkuat,”pintanya.
Di sisi penguatan struktur adat, menurut Apolos, penting agar masyarakat memiliki kemampuan mempertahankan tanah, hutan dan identitas ketika dihadapkan dengan berbagai perubahan dan tekanan pembangunan.
Apolos juga menyampaikan, perlunya peta jalan politik untuk penentuan nasib sendiri atau self-determination sebagai salah satu rekomendasi yang dibahas dalam materi tersebut.
Perjuangan menjaga Papua, menurut Apolos, tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja. Kerja bersama diperlukan antara masyarakat adat dan berbagai elemen yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan manusia dan alam Papua.
“Kita hidup bergantung pada alam. Kemudian pendidikan-pendidikan adat itu mulai harus dibangun,”pintanya.
Bagi Apolos, menjaga tanah, hutan dan budaya Papua merupakan tanggung jawab bersama agar identitas masyarakat adat serta ruang hidup tetap terjaga bagi generasi yang akan datang.
Seperti diketahui, peluncuran laporan mengenai dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat dan lingkungan Papua Selatan, dilaksanakan di kota Jayapura, pada tanggal 13 Agustus 2026 lalu. [*/GRW]