Jakarta, SatukanIndonesia.com – Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan Kodim 0501 Jakarta Pusat mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Kehadiran petugas itu untuk menertibkan atau menurunkankan seluruh atribut yang berkaitan dengan FPI.
Penurunan atribut tersebut dilakukan setelah pemerintah resmi mengumumkan status hukum Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi massa (Ormas) sejak 20 Juni 2019, secara de jure FPI telah bubar sebagai ormas. Pemerintah juga mengeluarkan payung hukum yang melarang seluruh kegiatan termasuk penggunaan simbol dan atribut FPI.
Saat melakukan kegiatan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah pemuda yang berada di lokasi penurunan atribut FPI. Terdapat tujuh orang diamankan dari lokasi tersebut.
“Iya pemuda yang diamankan tadi kita tanya identitasnya, apakah orang Petamburan atau bukan, kita baru menanya saja, baru kita amankan untuk kita tanyakan saja. Tidak ada istilahnya penangkapan tidak ada, kita hanya baru mendata saja. Diamankan saja karena tidak bisa mengeluarkan KTP,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto di lokasi, Rabu (30/12/2020).
Tujuh orang pemuda tersebut sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Ada sekitar 7 orang, kita bawa ke Polda untuk kita tanyakan untuk kita periksa,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya resmi melarang aktivitas dan kegiatan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Pengumuman pelarangan ormas pimpinan Muhammad Rizieq Syihab itu disampaikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.
“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Mahfud MD mengutip Peraturan UU dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.
“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” terang Mahfud MD.
Sebelum memutuskan hal ini, Mahfud MD memimpin rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate. Hadir juga Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Boy Rafli Amar serta Kepala BIN Budi Gunawan. (*)
