Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco membantah isu partainya menerima aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G.
“Saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra. Karena itu memang tidak betul dan rakyat sudah pintar,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Tribunnews.com, Rabu (24/5/2023).
Dasco menegaskan isu aliran dana tersebut hanyalah sebatas gosip-gosip politik di tengah elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto naik.
“Pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik dan kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini,” ujarnya.
Dia meyakini masyarakat sudah semakin pintar dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar.
“Ya mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan rakyat yang sudah semakin pintar,” ungkap Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke tiga partai politik (parpol).
Adapun isu yang beredar menyebut tiga parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan NasDem.
Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, ia telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya,” kata Mahfud, dalam konferensi pers, di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
Meski demikian, Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka.
Ia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja.
“Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja,” ucapnya.
Bahkan, ungkapnya, hal ini telah disampaikan Mahfud ke Presiden Jokowi, bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik.
“Saya juga sudah lapor Presiden, ‘Pak saya tidak akan masuk ke soal ini (politik). Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik’. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini,” ungkap Mahfud.
“Kalau saya menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan, karena itu (kasus dugaan korupsi BTS 4G) sudah masuk ke ranah hukum,” sambungnya.
Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
“Saya sudah lapor Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum yang menentukan,” katanya. (***)
