SORONG, satukanindonesia.com – Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) resmi menyampaikan, seruan para pemimpin Pasifik atau MSG untuk misi hak asasi manusia PBB ke Papua Barat dan provinsi-provinsi Papua di Indonesia selama sesi ke-19 mekanisme pakar tentang Hak-hak Masyarakat Adat (EMRIP) di Jenewa, 25 Juli 2026.
Presentasi tersebut bertujuan untuk mendorong permintaan lama dari para pemimpin Pasifik, agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mengunjungi wilayah tersebut.
Seruan ini pertama kali didukung para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik pada 2019, ditegaskan kembali para pemimpin MSG pada pertemuan puncak mereka tahun 2023 di Port Vila, dan diulangi Forum Kepulauan Pasifik dan MSG selama pertemuan para pemimpin pada tahun 2025.
EMRIP adalah badan penasihat Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memberikan panduan ahli tentang implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Pelaksana tugas direktur jenderal, Ilan Kiloe mengatakan, pertemuan di Jenewa menandai langkah penting dalam mengimplementasikan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin Pasifik dan Melanesia.
“Ini adalah langkah kecil namun signifikan menuju implementasi keputusan para pemimpin, untuk memajukan suara masyarakat Melanesia di panggung internasional dan menunjukkan komitmen kuat organisasi untuk mempromosikan keadilan, hak asasi manusia, dan hak-hak masyarakat adat,”kata Kiloe.
Ilan Kiloe menambahkan, sekretariat MSG akan terus membangun advokasinya untuk hak-hak masyarakat adat setelah keterlibatannya dalam proses opini penasihat Mahkamah Internasional tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim.
Selama misi di Jenewa, delegasi MSG juga mengadakan pertemuan dengan pejabat senior PBB dan para ahli, termasuk perwakilan EMRIP, pelapor khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), badan-badan perjanjian PBB, dana sukarela PBB untuk masyarakat adat, dan kantor pemuda PBB.
Kunjungan tersebut diakhiri dengan pengarahan bagi para duta besar dan perwakilan tetap MSG untuk Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa, yang dipandu duta besar Vanuatu, Sylvain Kalsakau, di Misi Tetap Forum Kepulauan Pasifik.
Indonesia menegaskan, Papua merupakan bagian integral dari negaranya dan secara konsisten menyatakan komitmennya terhadap pembangunan dan perlindungan hak-hak seluruh warganya.
Seruan para pemimpin Pasifik untuk kunjungan hak asasi manusia PBB masih dalam pembahasan di dalam mekanisme HAM PBB. [**/GRW]