Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).
Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.
Awalnya, Lodewijk meminta Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan proses revisi UU yang sudah dibahas. Dia mengatakan, pihaknya menyetujui revisi untuk memenuhi rasa keadilan.
“Tujuannya (revisi UU ITE) adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan setiap orang untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis,” kata Kharis, sebagaimana dilansir Kumparan.
“Tanggal 10 April disepakati jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM, yang terdiri atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu terdapat 16 DIM usulan baru dari fraksi dan DIM penjelasan sebanyak 26 DIM,” sambungnya.
Setelah itu, Lodewijk meminta persetujuan agar revisi UU ITE disahkan menjadi UU.
“Apakah rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Lodewijk.
“Setuju,” kata seluruh anggota dewan. Setelah itu, Lodewijk mengetuk palu persetujuan.
Dalam revisi UU ITE terbaru, Pasal 27 dan 28 yang dinilai sebagai pasal karet tidak dicabut pemerintah. Namun, dalam revisi terbaru terdapat ketentuan pasal yang diubah.
Dalam revisi, ditambah Pasal 27a tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.
Lalu, pasal 28 ayat 1 diatur tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dan transaksi elektronik. (***)
