• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
GAPKI Dukung Proses Hukum Perusahaan Sawit Pembakar Hutan

GAPKI Dukung Proses Hukum Perusahaan Sawit Pembakar Hutan

September 20, 2019
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
ADVERTISEMENT
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

November 22, 2026
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

November 21, 2026
Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

November 21, 2026
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

November 21, 2026
FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Ekonomi

GAPKI Dukung Proses Hukum Perusahaan Sawit Pembakar Hutan

[Ekonomi]

September 20, 2019
in Ekonomi
0
0
SHARES
75
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Ilustrasi kebakaran hutan.

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bakal menunggu kelanjutan proses hukum terhadap perusahaan sawit yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah belakangan ini. Penetapan dugaan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI Eddy Martono mengatakan bila para perusahaan sawit itu terbukti menjadi penyebab karhutla, maka asosiasi tak akan memberikan toleransi. GAPKI pun, sambungnya, akan segera mendukung proses hukum tersebut.

“Namun harus dilihat apakah perusahaan memang pelaku pembakaran atau justru menjadi korban? Karena kalau lahan yang terbakar sudah ada tanaman sawit, apakah benar perusahaan membakar aset atau mesin produksinya sendiri?” ujar Eddy seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (19/9/19).

Sebaliknya, bila perusahaan sawit justru menjadi korban karhutla, maka asosiasi akan memberikan bantuan hukum. Khususnya, bagi perusahaan yang memang merupakan anggota asosiasi.

“Kalau perusahaan justru menjadi korban, GAPKI akan membantu memberikan konsultan hukum,” katanya.

Sebelumnya, KLHK menyatakan telah menyegel 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga penyebab karhutla di Riau. Inisial perusahaan yang telah disegel yaitu PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAPP, PT SRL, PT GSM, PT AP, dan PT TI.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan kementeriannya akan segera memproses dugaan tersebut. “Secepatnya (kasus) didalami untuk tahap penetapan statusnya,” katanya.

Kesepuluh perusahaan itu di antaranya perusahaan industri kehutanan maupun perkebunan kelapa sawit. Satu di antaranya adalah perusahaan asing asal Malaysia.

Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki. Sepuluh perusahaan itu diduga melakukan pelanggaran pidana akibat kebakaran di dalam konsesi.

“Disegel karena ada dugaan pelanggaran pidana, terjadi kebakaran di lahan mereka,” ucapnya.

Beberapa hari sebelumnya, KLHK juga telah menyegel lahan perusahaan kelapa sawit milik Malaysia, PT Adei Plantation and Industry (AP). Penyegelan itu dalam rangka penyelidikan kasus dugaan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau.

ADVERTISEMENT

Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK Sugeng Riyanto kepada Antara pada pekan lalu menyatakan penyegelan tersebut berupa pemasangan pelang pengumuman dan pita kuning larangan melintas.

Lahan seluas 4,25 hektare yang diduga dibakar tersebut berlokasi di Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan Kota Pekanbaru. Lokasi kebakaran berupa lahan gambut yang kini terlihat bersih seperti hamparan karpet hitam.

“Dugaan terbakarnya tanggal 7 September,” katanya.

Dari data Gakkum KLHK, PT Adei Plantation memegang konsesi total luasnya 12.860 hektare. KLHK belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Jauh sebelum itu, KLHK sudah menyegel 42 lahan perusahaan dan satu lahan milik individu yang diduga terlibat karhutla. Bahkan, sebanyak empat korporasi ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Rasio, penyegelan dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah lokasi, khususnya Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (*)

 

Komentar Facebook

Tags: EkonomiGAPKIkarhutlaKelapa Sawit
ShareTweetSend

Related Posts

Komisi IV DPR Minta Usut Penyebab Karhutla Kalteng dan Pertanyakan Sanksi terhadap 14 Perusahaan Kehutanan

Komisi IV DPR Minta Usut Penyebab Karhutla Kalteng dan Pertanyakan Sanksi terhadap 14 Perusahaan Kehutanan

November 15, 2026
241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla

November 9, 2026
360 Rumah Sakit Rujukan Disiapkan untuk Tangani Dampak Karhutla

360 Rumah Sakit Rujukan Disiapkan untuk Tangani Dampak Karhutla

Oktober 24, 2026

Soal Asap Karhutla, Komisi I DPR RI : Jangan Hanya Salahkan Indonesia

Oktober 20, 2026

Terima Aksi Damai HMI, Ketua DPRD Batam Dukung Aspirasi Penanganan Karhutla

Oktober 20, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?