SatukanIndonesia.com – Musim hujan seolah jadi waktu pesta bagi nyamuk Aedes aegepty. Bahkan Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan menuturkan musim hujan adalah musim ‘rumah sakit bersalin’ buat nyamuk.
Bagaimana tidak? Telur-telur nyamuk bisa bertahan dalam kondisi kering atau tanpa air selama enam bulan. Ini artinya telur tetap bertahan selama musim kemarau. Kemudian pada musim hujan, telur-telur pun menetas saat bersentuhan dengan air. Tak heran jika peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) meningkat.
Nadia memaparkan kasus DBD di seluruh Indonesia per 29 Januari 2019 sebanyak 13.683 kasus dan jumlah pasien meninggal sebanyak 133 orang. Kasus demam berdarah ini mengalami peningkatan jumlah. Data terakhir Kemenkes (2018) menyebut ada 11.293 kasus dan 112 orang meninggal.
“Hujan dan kelembapan udara membuat telur berumur panjang dan cepat menetas. Kita lihat data, Jawa Timur kasusnya paling banyak (2.657 kasus dan kematian 47 orang),” kata Nadia dalam temu media bersama Kemenkes di press room, gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/01/19).
Setelah Jawa Timur, menyusul Jawa Barat (2.008 kasus), Nusa Tenggara Timur (1.169 kasus), Jawa Tengah (1.027 kasus) dan Sulawesi Utara (980 kasus). Sedangkan untuk DKI Jakarta terdapat 613 kasus.
Sedangkan untuk jumlah kematian, setelah Jawa Timur yang tertinggi lainnya terdapat NTT (14 orang), Sulawesi Utara (13 orang), Jawa Barat (11 orang) dan Jawa Tengah (9 orang).
Belum Ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Meski situasi kian memburuk dengan peningkatan jumlah kasus maupun kematian, DBD belum berstatus kejadian luar biasa (KLB). Nadia pun menambahkan bahwa kasus DBD kali ini belum bisa disebut sebagai wabah.
“Penentuan ini wabah kita mengacu pada dua (peraturan) yakni, UU Nomor 4 Tahun 1984 (tentang Wabah Penyakit Menular) dan KLB dari Permenkes 1501 Tahun 2010 (Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya),” jelas Nadia.
Lebih lanjut lagi status ‘wabah’ ditetapkan oleh Menkes. Ini dilihat dari peningkatan jumlah kasus secara signifikan, bisa dua kali lipat dalam kurun waktu tertentu. Pertimbangannya, kasus telah mengganggu keamanan, ketidakstabilan ekonomi, serta kecemasan.
Di sisi lain, KLB ditetapkan secara bertingkat. Nadia menjelaskan KLB akan ditetapkan kota atau kabupaten dengan kriteria kurang lebih sama dengan wabah. Ketika kasus meluas hingga satu provinsi maka gubernur berhak menetukan status kasus penyakit jadi KLB. Status KLB pun bisa naik hingga tingkat nasional ketika kasus berdampak besar.
“Status KLB ini juga menimbulkan konsekuensi. Mobilisasi sumber daya mulai dari uang, tenaga, segala sesuatu difokuskan lainnya ditinggal dulu untuk (mengatasi) KLB. Kita juga ada travel warning,” imbuhnya.
Selain itu, menilik kasus tahun-tahun sebelumnya jumlah kasus DBD tahun ini jumlahnya masih cukup jauh. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus DBD tertinggi terjadi pada 2016 yakni sebanyak 204.171 kasus, sedangkan 2018 ‘hanya’ tercatat sebanyak 53.075 kasus.
“Memang ada peningkatan kasus tapi kita belum sampai pada titik tersebut (wabah dan KLB),” katanya.(*)
