Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berencana memberikan kewarganegaraan bagi sembilan juta imigran, Selasa (2/2/2021). Tak hanya itu saja, Biden juga memerintahkan pejabat terkait meninjau kembali aturan hukum mengenai imigrasi dan integrasi yang dilakukan di pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan ini diungkapkan oleh para pejabat senior dan sebagai bagian dari serangkaian langkah yang bertujuan untuk menghentikan kebijakan yang gagal dari pendahulunya, Donald Trump.
Dilansir dari GulfeNews, Presiden Demokrat akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang merombak proses imigrasi AS, kata para pejabat, menandakan kembalinya kebijakan yang lebih inklusif.
Biden juga akan memerintahkan peninjauan semua hambatan hukum terhadap imigrasi dan integrasi yang diberlakukan di bawah pemerintahan Donald Trump.
“Peninjauan tersebut kemungkinan akan mengarah pada perubahan dramatis dalam kebijakan. (Tujuannya) untuk memulihkan kepercayaan pada sistem imigrasi resmi kami, dan mempromosikan integrasi orang Amerika,” kata seorang pejabat senior pemerintah.
“Presiden Trump begitu fokus pada tembok sehingga dia tidak melakukan apa pun untuk mengatasi akar penyebab mengapa orang datang ke perbatasan selatan kami,” kata pejabat itu.
Itu adalah strategi yang terbatas, boros, dan naif, dan gagal,” tambahnya.
Sejalan dengan janji kampanye, salah satu perintah akan diberlakukan pada kelompok kerja yang bertugas menyatukan kembali keluarga migran yang dipisahkan oleh kebijakan “tanpa toleransi” Trump yang diberlakukan pada tahun 2018 lalu.
Kebijakan itu memungkinkan pejabat untuk menuntut dan mendeportasi orang dewasa yang memasuki AS secara ilegal. Anak-anak mereka kemudian ditempatkan ke dalam tahanan federal.
Dihadapkan dengan protes internasional, dan bahkan kritik dari dalam partainya sendiri, pemerintahan Trump terpaksa menurunkan kebijakan tersebut, tetapi ratusan anak migran masih belum dikembalikan ke orang tua mereka.
Kelompok kerja tersebut akan memeriksa cara-cara untuk menyatukan kembali keluarga-keluarga tersebut, kata para pejabat, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah hal itu dapat memungkinkan orang tua atau anak-anak yang telah dideportasi untuk kembali ke tanah AS.
Perintah eksekutif kedua menggemakan kebijakan serupa di bawah pemerintahan Barack Obama, menerapkan mekanisme hukum bagi calon imigran di negara asal mereka untuk mengajukan izin tinggal, memungkinkan mereka untuk menghindari rute penyelundupan yang berbahaya.
Keputusan ketiga akan mendorong integrasi para migran yang secara resmi menetap di Amerika Serikat dan membuat naturalisasi “lebih dapat diakses oleh lebih dari sembilan juta imigran yang saat ini memenuhi syarat untuk mengajukan” kewarganegaraan. (*)
