Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan pentingnya konsistensi kehadiran negara dalam menjalankan program sosial kemanusiaan yang berkelanjutan.
Menurutnya, negara harus selalu hadir untuk melindungi masyarakat. Terutama kelompok rentan melalui program yang terukur dan berkesinambungan.
Hal itu disampaikan Firman saat menanggapi peluncuran Buku Panduan Lengkap Penerima Manfaat Program Kemanusiaan Berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.
“Negara tidak boleh hadir hanya saat ada bencana atau menjelang pemilu. Kehadiran negara dalam program sosial harus konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Itu amanat konstitusi kita,” kata Firman dalam keterangannya, Jakarta, dilansir dari sinpo, Selasa, 21 Juli 2026.
Firman menilai buku panduan tersebut menjadi acuan atau road map yang memberikan arah jelas bagi kementerian, pemerintah daerah, hingga para pelaksana di lapangan dalam menjalankan program sosial.
Menurutnya, buku tersebut memuat informasi mengenai penerima manfaat, jenis program, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem pengawasan sehingga dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Buku ini sangat penting. Di dalamnya jelas siapa penerima manfaat, apa saja programnya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana pengawasannya. Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” katanya.
Firman memandang kehadiran buku panduan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan petani kecil, memperoleh perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Dia menekankan terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi dasar pelaksanaan program sosial, yakni berkelanjutan, berkeadilan, serta transparan dan akuntabel.
Bagi Firman, keberlanjutan berarti program harus memiliki perencanaan jangka panjang dan tidak berhenti di tengah jalan. Sementara prinsip keadilan diwujudkan melalui prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sebagai implementasi nilai keadilan sosial.
Adapun transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program, sementara pemerintah daerah memiliki standar yang sama dalam menjalankannya.
“Konsistensi itu kuncinya. Kalau programnya ganti-ganti nama dan putus di tengah, rakyat yang bingung. Dengan buku panduan ini, saya berharap program sosial kemanusiaan benar-benar menjadi payung pelindung rakyat,” tegas Firman.
Di akhir keterangannya, Firman juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan.(***)
