Washington, SatukanIndonesia.com – Sehubung dengan peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat akan memulai proses peninjauan dokumen yang berkaitan dengan serangan itu untuk kemungkinan deklasifikasi dan rilis sebelum akhir tahun.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia telah mengeluarkan perintah eksekutif mengarahkan Departemen Kehakiman dan lembaga terkait lainnya untuk mengawasi tinjauan deklasifikasi dokumen yang terkait dengan penyelidikan Biro Investigasi Federal (FBI) pada 11 September.
“Perintah eksekutif mengharuskan Jaksa Agung untuk merilis dokumen yang tidak diklasifikasikan secara publik selama enam bulan ke depan,” begitu bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (4/9/2021).
Baca Juga: Israel Kesal, AS Berencana Kembali Buka ‘Kedutaan’ di Palestina di Yerusalem
Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS berkomitmen untuk meninjau ulang dokumen-dokumen tersebut menjelang peringatan 20 tahun serangan sebagai respons atas petisi bertahun-tahun oleh keluarga korban.
Biden juga menghadapi tuntutan dari 1.800 penyintas serangan untuk melewatkan acara peringatan yang akan datang jika dia menolak untuk merilis dokumen.
Serangan tersebut dilakukan oleh 19 pembajak dari kelompok teroris al-Qaeda yang mengambil alih empat pesawat. Mereka menerbangkan dua di antaranya ke menara World Trade Center di New York, satu lagi ke Pentagon di Arlington, Virginia, dan yang keempat jatuh dari langit di Pennsylvania selatan setelah para penumpang berusaha merebut kembali kendali pesawat.
Sekitar 2.977 orang tewas dalam serangan tersebut, yang berhasil meruntuhkan dua gedung pencakar langit berlantai 110 di Manhattan dan memicu kebakaran hebat di salah satu bagian dari Pentagon, yang menampung kantor-kantor Departemen Pertahanan.
Setelah serangan itu, Presiden AS saat itu George W. Bush menuntut agar pemerintah Taliban di Afghanistan menyerahkan para pemimpin al-Qaeda di balik serangan itu, termasuk Osama bin Laden.
Ketika Taliban mengatakan ingin bukti kesalahan Osama sebelum menyerahkannya, Bush mengatakan pemerintahnya tidak akan berunding dengan teroris dan melancarkan invasi ke Afghanistan yang menjadi perang pendudukan 20 tahun melawan pemberontakan Taliban. Baca Juga: Hengkang dari Afghanistan, AS Dianggap Bukan Lagi Negara Adidaya
Ketika pasukan AS terakhir terbang keluar dari bandara utama Kabul pada hari Senin, Washington menyatakan perang telah berakhir. Ironisnya, jam-jam terakhir mereka di dalam negeri dihabiskan untuk bekerja sama dengan Taliban, yang merebut Kabul beberapa hari sebelumnya, untuk mencegah serangan teroris terhadap kedua kelompok oleh ISIS-K.
Mulai tahun 2002, Kongres membentuk komisi investigasi besar-besaran untuk menyelidiki serangan dan kegagalan intelijen yang mengarah ke serangan itu, yang diterbitkan pada tahun 2004 dalam Laporan Komisi 9/11.
Namun, laporan itu sendiri dikritik karena gagal mengeksplorasi secara memadai banyak kegagalan intelijen domestik dan asing yang memungkinkan serangan terjadi.
Informasi selanjutnya telah dirilis hanya sedikit. Dari 19 pembajak, 15 berasal dari Arab Saudi, sekutu dekat AS dan tempat kelahiran kelompok Wahabi di balik kampanye teroris Osama. Fakta lainnya, Osama sendiri berasal dari salah satu keluarga terkaya dan paling terhubung di negara itu.
Misalnya, pada tahun 2019, keluarga korban 9/11 diizinkan oleh Departemen Kehakiman untuk mengetahui identitas salah satu dari dua orang yang terkait dengan pemerintah Saudi yang namanya telah disunting dalam memo internal FBI tahun 2012. Baca Juga: Rudal-rudal Israel Serang Suriah, Sebagian Ditembak Jatuh
Pada April 2020, Departemen membatalkan rencana pelepasan lebih banyak dokumen kepada keluarga, tetapi mengatakan tidak dapat menjelaskan mengapa informasi itu harus dirahasiakan karena informasi itu juga rahasia.
(nal/SI)
