JAYAPURA, SatukanIndonesia.com – Maikel Primus Peuki kembali terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua periode 2026–2030.
Maike Peuki kembali terpilih dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup 2026, di Kota Jayapura, Papua, pada tanggal 10 Maret 2026.
Ia pun memaknai ini, sebagai bentuk kemenangan perlawanan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan hidup dan wilayah adat di Tanah Papua.
Menurutnya, kemenangan tersebut bukan sekadar kemenangan organisasi atau individu, melainkan kemenangan perjuangan masyarakat adat yang selama ini berupaya mempertahankan ruang hidup dari berbagai proyek ekstraktif.
“Kemenangan ini adalah kemenangan perlawanan terhadap proyek-proyek ekstraktif yang merampas wilayah keluarga dan masyarakat adat di Tanah Papua,”kata Maikel Peuki.
Dia mengatakan, kondisi lingkungan hidup di Tanah Papua saat ini berada dalam ancaman serius. Tanah Papua sedang menghadapi tekanan dari kekuatan oligarki dan korporasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
“Aktivitas investasi dan eksploitasi sumber daya alam semakin memperbesar ancaman terhadap hutan, tanah, serta ruang hidup masyarakat adat,”ucapnya.
Karena itu, kata Peuki, penting memperkuat gerakan lingkungan serta memperluas advokasi untuk mendukung masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya.
Selain penguatan di tingkat komunitas, kampanye lingkungan juga perlu ditingkatkan, terutama terkait isu deforestasi, ancaman terhadap ruang hidup masyarakat, serta kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat adat Papua.
Maikel Peuki mengatakan, ekologi di Tanah Papua saat ini berada dalam situasi yang sangat rentan. Sebab, berada di tengah tekanan kepentingan investasi besar dan kekuatan oligarki. Karenanya, advokasi ekologi dan gerakan perlindungan lingkungan harus terus diperkuat.
“Kebijakan seringkali diputuskan di tingkat pusat tanpa melibatkan masyarakat adat di daerah. Akibatnya, masyarakat adat sebagai pemilik tanah dan hutan sering tidak mengetahui proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap wilayah mereka,”ujarnya.
Ia berharap, pemerintah daerah di Tanah Papua bersama seluruh elemen masyarakat, dapat memperkuat perlindungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan hidup melalui pendekatan ekologis yang sesuai dengan kondisi Tanah Papua.
Dalam tiga tahun ke depan, ia mengusung visi mewujudkan masyarakat adat Papua yang adil secara ekologis dan sosial. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penguatan komunitas masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup.
“Beberapa fokus utama yang akan dijalankan adalah memperluas gerakan advokasi lingkungan di Tanah Papua,”katanya.
Selain itu, memperkuat organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang lingkungan, melindungi masyarakat adat di berbagai wilayah, memperkuat perlindungan lingkungan adat dan ruang hidup masyarakat, serta memperluas jaringan dan kemitraan untuk memperkuat gerakan lingkungan dirasa penting.
Dalam program 100 hari kerja ke depan, WALHI Papua akan menyusun kerangka kerja tahunan sebagai dasar perencanaan program organisasi. Fokus utamanya adalah memperkuat komunitas adat dan gerakan rakyat di tingkat akar rumput, khususnya masyarakat yang terdampak aktivitas investasi di Tanah Papua.
“Gerakan yang dibangun mengusung prinsip dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan tujuan memastikan tanah adat tetap menjadi milik dan dikelola oleh masyarakat,”ucapnya.
Ia mengatakan, strategi yang akan dijalankan mencakup perluasan jaringan, pendampingan kepada masyarakat, serta mendorong penegakan hukum bagi masyarakat adat yang mengalami perampasan tanah.
Kampanye juga akan diperluas hingga ke tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui media serta jaringan aktivis dan jurnalis.
Sementara Kepala Divisi Kelembagaan WALHI, Umbun Wulang mengatakan, proses pemilihan kepemimpinan di WALHI Papua merupakan bagian dari praktik demokrasi dalam organisasi.
“Proses ini adalah kemenangan kita bersama. Ini bagian dari demokrasi yang memang harus dijalankan. Dan kita bersyukur seluruh tahapan dapat berlangsung dengan baik,”katanya.
Dia mengutarakan, ke depan WALHI Papua diharapkan terus memperkuat kerja-kerja organisasi dalam mendorong isu lingkungan dan perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua.
Ia juga mengapresiasi seluruh peserta, anggota, aktivis, serta Dewan Nasional dan Dewan Eksekutif Nasional yang telah mendukung jalannya proses tersebut.
“Dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat gerakan lingkungan di Papua,”pungkas Umbun Wulang. [GRW]
