NABIRE, satukanindonesia.com – Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, pakaian layak pakai, dan alat kerja kebun kepada pengungsi asal kabupaten Puncak di Nabire, Papua Tengah.
Penyaluran bantuan tersebut diterima langsung oleh para pengungsi yang berkumpul di Jalan Sinak, distrik Nabire, Papua Tengah, pada 8 Agustus 2026.
Para pengungsi asal Puncak di Nabire tersebut merupakan pengungsi internal yang meninggalkan kampung halaman mereka akibat konflik bersenjata berkepanjangan antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Mereka tersebar di sejumlah titik, mulai dari Tapioka, Kimi, Boratei, Nusi, Wanggar, Waroki, hingga Rawido.
Pdt. Yohanis Seranik, S.Th., MM, Sekretaris
Departemen Misi Penginjilan dan Pemuridan Sinode GKI di Tanah Papua, mengatakan, penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami masyarakat di pengungsian menjadi keprihatinan mendalam bagi pihak gereja.
“Apa yang bapak dan ibu alami sebagai dampak dari pengungsian, jerih payah, penderitaan, dan sakit hati, hal itu yang kami juga merasakan. Kami datang dari gereja, bukan dari pemerintah. Apa yang ada kami bawa untuk bisa diserahkan kepada bapak ibu di sini,”ujar Pdt. Yohanis.
Meski bantuan yang diserahkan dengan keterbatasan tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan, pihak gereja berharap hal itu dapat meringankan beban para pengungsi.
Gereja juga berkomitmen untuk terus mendoakan serta melaporkan kondisi nyata para pengungsi kepada pimpinan Sinode GKI, di Tanah Papua.
Sementara Pdt. Korianus Murib dari GKI Klasis Pogoma, kabupaten Puncak, mengungkapkan, para pengungsi belum dapat kembali ke kampung halaman dalam waktu dekat.
“Kita turun, pengungsi di sini tidak akan kembali ke Puncak cepat, karena gereja kami, rumah kami semua dijadikan pos TNI dan sudah rumput naik tinggi,”kata Pdt. Korianus.
Maka, ia berharap, pihak gereja dapat terus memberikan perhatian secara berkelanjutan, tidak hanya pada momen penyaluran bantuan saat itu. Selain bantuan logistik, para pengungsi turut mengeluhkan sulitnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan anak, serta administrasi kependudukan seperti KTP dan KK yang masih tercatat di Kabupaten Puncak.
Oleh karena itu, para pengungsi mengharapkan solusi, perhatian, serta pendampingan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah.
“Kami ini seperti anak yang kehilangan induknya. Kami tidak hanya membutuhkan bantuan hari ini saja. Kami berharap perhatian dan pendampingan terus diberikan, baik pemerintah, gereja dan juga kepada orang-orang yang peduli terhadap kami pengungsi,”kata salah satu perwakilan pengungsi.
Berdasarkan data Tim Investigasi Peduli Kemanusiaan Puncak per April 2026, jumlah total pengungsi internal di Nabire, Timika, dan Jayapura tercatat sebanyak 12.620 jiwa.
Mereka berasal dari berbagai kampung di distrik Kemburu dan distrik Magebume, kabupaten Puncak, dengan jumlah bervariasi antara 700 hingga lebih dari 1.000 jiwa per kampung. [**/GRW]
