Jakarta, satukanindonesia.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri melalui pendekatan co-creation sebagai upaya mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus menekan angka pengangguran terdidik di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mempertemukan Supply dan Demand Kompetensi untuk Meningkatkan Serapan Lulusan dan Mengurangi Pengangguran Terdidik” yang digelar di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, dilansir dari infopublik, Rabu (9/9/2026).
Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi mengatakan, tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) saat ini salah satunya adalah belum optimalnya titik temu antara pasokan tenaga kerja terdidik (supply) dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri (demand).
Menurutnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi belum selalu berbanding lurus dengan kelancaran transisi lulusan menuju pekerjaan yang sesuai. Karena itu, diperlukan penyesuaian dari sisi lembaga pendidikan maupun dunia industri.
“Lembaga pendidikan dituntut untuk terus memperbarui kurikulum, fasilitas praktik, dan layanan karier secara adaptif. Di sisi lain, sektor industri juga diharapkan dapat lebih terbuka dalam mengartikulasikan profil kompetensi dan jalur rekrutmen mereka,” ujar Imam melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Kamis (10/9/2026).
Ia menegaskan, pola kerjasama antara perguruan tinggi dan industri perlu dikembangkan dari sekadar link and match menjadi pendekatan co-creation. Dalam pendekatan tersebut, industri harus terlibat sejak proses perancangan kompetensi hingga pengalaman kerja mahasiswa.
“Oleh karena itu, kita perlu menggeser pendekatan dari sekadar link and match menjadi co-creation. Industri tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima atau pengguna lulusan. Industri harus duduk bersama sebagai co-designer dan co-producer dalam merancang kompetensi, kurikulum, serta pengalaman kerja,” tegasnya.
Sementara itu, dinamika pasar kerja yang semakin cepat akibat perkembangan teknologi menuntut adanya penyelarasan yang lebih terstruktur antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Katiman mengatakan, FGD tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan secara langsung guna memetakan hambatan dalam mempertemukan kebutuhan kompetensi dunia kerja dengan lulusan pendidikan.
“FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan. Diskusi perlu menghasilkan kesamaan pemahaman dan rekomendasi konkret sebagai dasar penyusunan agenda aksi bersama,” ujar Katiman.
Dalam pelaksanaannya, peserta FGD dibagi ke dalam tiga kelompok diskusi, yakni klaster Supply, Demand, dan Governance atau tata kelola. Masing-masing kelompok membahas tiga tahapan utama, yaitu pemetaan masalah (problem mapping), identifikasi kesenjangan (gap), serta perumusan alternatif solusi.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan pembangunan SDM. Peserta berasal dari perguruan tinggi, dunia industri, kementerian/lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga donor, hingga media.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif sekaligus memperkuat kolaborasi dalam merumuskan solusi yang komprehensif dan implementatif. Dengan demikian, kebutuhan kompetensi dunia kerja dapat semakin selaras dengan kemampuan lulusan pendidikan.
Melalui sinergi dan tata kelola yang kuat, hasil pembahasan FGD ditargetkan menjadi acuan bersama untuk meningkatkan serapan lulusan sekaligus menekan angka pengangguran terdidik secara berkelanjutan.
“Pembangunan SDM yang berdaya saing adalah kunci menuju Indonesia Emas. Saya percaya, dengan komitmen dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, kita mampu menjembatani gap antara dunia pendidikan dan dunia industri,” pungkas Imam.(***)
