JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II DPR menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program selama tiga tahun berdirinya empat daerah otonomi daerah atau DOB, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Penjabat (Pj) Gubernur provinsi Papua Pegunungan, Velix Wanggai dalam evaluasi tersebut menyampaikan, lima poin utama kepada pimpinan Komisi II DPR RI.
Lima poin yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai melalui siaran pers yang diterima media ini, Sabtu (15/03/2025 sebagai berikut.
Pertama, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya (trust building) dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting, untuk membangun percaya masyarakat atas kehadiran provinsi baru.
“Meskipun pemerintah pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, syukur proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik saat Pilpres, Pileg, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan 8 Bupati se-Papua Pegunungan,”kata Wanggai.
Situasi yang kondusif ini, lanjutnya, merupakan komitmen yang tinggi dari berbagai simpul masyarakat dalam menjaga kondisi stabilitas wilayah.
Kedua, Wanggai menjelaskan 12 Agenda Roadmap sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan.
Sejumlah agenda tersebut, antara lain, perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, Dana Hibah Pilkada, Tata Kelola APBD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Sarana dan Prasarana Pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dalam hal ini, Pj Velix Wanggai menekankan bahwa kebijakan 80 persen bagi orang asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1.000 CPNS tahun 2025, dan 20 persen lainnya bagi OAP non-Papua Pegunungan dan masyarakat Nusantara.
Demikian pula, sertifikat KIPP untuk Kantor Gubernur telah terbit sejak 15 Agustus 2024.
“Untuk itu, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunggu komitmen dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Kantor Gubernur, Kantor MRP dan Kantor DPRP,”katanya.
Ketiga, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya, seperti, tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masihnya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
Karena itu, dalam Rapat Kerja ini, Pj Gubernur Velix Wanggai mengusulkan 10 agenda strategis ke Pemerintah Pusat, guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Papua Pegunungan.
Percepatan perpanjangan runway Bandar Udara Wamena guna memperlancar arus barang dan jasa untuk menurunkan inflasi, harga barang.
Percepatan penyelesaian Trans Papua ruas jalan Wamena-Jayapura di segmen Elelim-Benawa, guna mendukung konektivitas antarwilayah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di koridor Wamena-Jayapura, serta mendorong akses di selatan Yahukimo guna menjadi pintu gerbang selatan Papua Pegunungan.
Fasilitasi akses pasar sayur-mayur dan kopi ke pasar perusahaan pertambangan
di Timika dan luar negeri, dan pengembangan sentra pangan Papua Pegunungan.
Pembangunan rumah sakit level provinsi guna pelayanan kesehatan regional, Pembangunan SMA Lapago Unggulan Terintegrasi dengan pola asrama, Pembangunan stadion olahraga baru di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, bertempat di Wamena.
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat OAP golongan ekonomi lemah, dan perlunya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk rumah layak huni. Mengingat saat ini UU 2/2021 Otsus tidak membolehkan DTI untuk rumah layak huni.
Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKIN) yang merupakan status negeri, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat guna melayani kebutuhan pembangunan di daerah pedalaman.
Peningkatan konektivitas jaringan internet Papua Pegunungan.
Keempat, terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya, Wanggai mengusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
“Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,”ujarnya.
Kelima, mengingat provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal tapi potensi sumber daya yang strategis, Pj Velix Wanggai menegaskan kepada Komisi II DPR, bahwa sangat disayangkan karena kurangnya perhatian para pejabat di Kementerian dan Lembaga, untuk memberi perhatian ke Papua Pegunungan atau yang mengunjungi Wamena, ibu kota Papua Pegunungan.
Wanggai mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB.
Sementara jajaran Kementerian dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan sebagainya terlihat kurang memberikan perhatian penuh kepada Papua Pegunungan.
“Harapannya, langkah-langkah dari berbagai Kementerian dan lembaga ini membangun rasa percaya (trust building) atas kehadiran Provinsi baru ini,”tandasnya. [GRW]
