Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pembangunan infrastruktur digital Indonesia memasuki babak baru yang tidak lagi berfokus pada penyediaan akses semata, tetapi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat keamanan dan kedaulatan digital nasional.
Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat menghadiri peluncuran Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, dilRabu (29/7/2026).
Menurut Meutya, arah pembangunan digital nasional kini berpijak pada tiga prinsip utama, yakni tumbuh (grow), terhubung (connect), dan terjaga (protect). Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. “Keterhubungan harus berdampak kepada pertumbuhan,” ujar Meutya Hafid.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah menara BTS, satelit, kabel laut, maupun pusat data yang dibangun. Infrastruktur digital juga mencakup layanan komputasi awan (cloud), edge computing, kapasitas komputasi, regulasi, hingga tata kelola yang harus dirancang dalam satu arsitektur nasional yang terintegrasi. “Pengembangannya harus direncanakan dalam satu arsitektur yang terintegrasi,” kata Menkomdigi.
Meutya Hafid menambahkan, pemerintah kini mengubah paradigma pembangunan dari sekadar memperluas cakupan jaringan (coverage) menuju meaningful connectivity, yakni konektivitas yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka peluang ekonomi baru, serta menghadirkan manfaat yang dirasakan secara langsung di seluruh wilayah Indonesia. “Pembangunan harus bergeser dari coverage menuju meaningful connectivity,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai infrastruktur digital melalui pengembangan layanan mobile broadband, perluasan fixed broadband lewat program fibrisasi dan Kampung Internet, serta penguatan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan konsep multiple international gateway guna meningkatkan ketahanan jaringan nasional.
Selain memperluas konektivitas, pemerintah juga menempatkan aspek keamanan dan kedaulatan digital sebagai prioritas utama dalam transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, pembangunan ekosistem digital harus berlangsung dengan prinsip safe and trusted, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman sekaligus menjaga kepentingan nasional di ruang digital. “Indonesia harus terjaga, tidak hanya manusianya, tetapi juga sovereignty-nya, kedaulatannya,” ujarnya.
Melalui Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem digital yang tumbuh, terhubung, dan terjaga dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwono Atmosutarno dan Rektor Telkom University Suyanto.(***)
