Surabaya, SatukanIndonesia.com – Imbauan Presiden Prabowo Subianto tentang kesederhanaan dalam perayaan, termasuk open house pejabat, tidak boleh berhenti sebagai seremoni kata-kata. Bagi Prof. Murpin Sembiring, itu adalah garis etik yang harus ditaati.
Ia mengingatkan, setiap kemewahan yang dipertontonkan di tengah realitas rakyat adalah ironi yang mencederai keadilan sosial.
“Open house memang tradisi yang selama ini ada. Namun patut diperhatikan adalah pola pelaksanaannya. Jangan sampai jadi ajang pamer. Ingat, setiap jamuan mewah itu ada ongkosnya. Dan ongkos itu seharusnya kembali ke rakyat,” ungkapnya kepada satukanindonesia.com
Ketua PERGUBI Jatim ini menyebutnya sebagai biaya peluang yang hilang. Uang negara yang mestinya bisa menguatkan UMKM atau membantu kebutuhan pangan masyarakat digunakan oleh pejabat untuk menggelar open house dengan segala kemewahannya.
Terkait dengan ini ia menjelaskan beberapa modus penggunaan uang negara dalam open house pejabat. Salah satunya manipulasi penggunaan peruntukan anggaran.
“Ada beberapa modus penggunaan anggaran negara untuk kepentingan open house pribadi. Salah satunya seperti pemesanan porsi makanan. Misalnya untuk kegiatan tertulis pemesanan 700 porsi makanan untuk kegiatan kantor. Yang digunakan cuma 300 porsi sementara yang 400 porsi dialihkan untuk acara pribadi,” ungkap Prof Murpin.
Terkait dengan ini Prof Murpin kembali kembali menyoroti celah klasik dalam laporan anggaran yang tidak transparan. Jumlah tamu
mengembang tidak wajar, harga konsumsi bisa “naik sendiri”. Semua tampak rapi di atas kertas LPJ tapi penuh pengaturan nota dan foto.
Selain pola tersebut Ia juga memaparkan adanya pembiayaan oleh pengusaha rekanan.Ia mengingatkan adanya potensi lobi bisnis terselubung yang menyusup dalam penyelenggaraan acara.
Pengusaha besar, kata dia, bisa saja membiayai katering atau fasilitas sebagai pintu masuk relasi yang tidak sehat.
“Kalau pembiayaan datang dari pihak tertentu, itu bukan sekadar kebaikan. Di situ ada potensi konflik kepentingan,” katanya.
Dalam praktik seperti ini, relasi yang tampak sosial bisa bergeser menjadi transaksional.
Lalu apa jalan keluarnya?
Prof. Murpin menawarkan langkah sederhana dan justru di situlah kekuatannya. Open house dikembalikan ke rumah dinas atau pendopo. Tidak perlu hotel berbintang. Tidak perlu kemewahan yang menjauh dari rakyat.
Yang lebih penting, katanya, adalah siapa yang dilibatkan.
“Libatkan UMKM lokal. Gunakan tenaga warga sekitar. Biarkan uang itu berputar di lingkungan rakyat, bukan berhenti di jaringan besar,” ujarnya.
Kembali kepada imbauan Presiden Prabowo anggota Ikatan alumni Lemhannas Jatim ini juga mengingatkan agar ruang-ruang pertemuan tidak berubah menjadi arena transaksi. Open house, menurutnya, harus bersih dari lobi proyek.
“Pisahkan urusan bisnis dari ruang silaturahmi,” tegasnya.
Bahkan, ia mendorong langkah yang lebih berani: memangkas anggaran seremoni dan mengalihkannya menjadi bantuan nyata. Paket sembako, misalnya, yang langsung menyentuh warga yang membutuhkan.
“Open house itu membuka pintu untuk rakyat. Bukan membuka jalan bagi pemburu proyek,” katanya.
Di ujung pernyataannya, Prof. Murpin menempatkan persoalan ini lebih luas dari sekadar tradisi tahunan. Ini soal integritas. Soal bagaimana negara memperlakukan anggaran. Dan pada akhirnya, soal kepercayaan baik dari rakyat maupun dari pasar (Yos)
