MANOKWARI, satukanindonesia.com – Kesatria Perliman Jalanan (PARJAL) kembali mendesak, pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap peristiwa berulang yang terjadi di SMA Taruna.
Panglima Parjal, Ronald Mambieuw menilai, persoalan di sekolah tersebut sudah terjadi berkali-kali sehingga tidak cukup lagi hanya dilakukan evaluasi.
Ronald menyatakan, sejak beberapa tahun lalu pihaknya telah meminta evaluasi terhadap manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah. Namun hingga kini, berbagai persoalan masih terus terjadi.
“Sudah berulang kali kami minta evaluasi, tapi kejadian terus terjadi. Jadi tidak perlu evaluasi lagi, kepala sekolah harus diganti,”tegasnya Ronald.
Menurutnya, masih banyak figur pemimpin pendidikan yang dinilai mampu memimpin sekolah kejuruan dengan lebih baik, tanpa menimbulkan persoalan berulang yang berdampak pada peserta didik.
Tak hanya, Ronald juga menyoroti, ketidakjelasan status SMA Taruna yang hingga kini belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Harus diperjelas, ini sekolah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat, yayasan, atau TNI. Supaya masyarakat tidak salah persepsi,”ujarnya.
Dia menilai, label disiplin yang melekat pada sekolah taruna justru bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Sejumlah dugaan kasus seperti kekerasan, penganiayaan, hingga tindakan tidak terpuji disebut telah mencoreng citra sekolah tersebut.
“Jangan sampai generasi muda masuk ke sekolah yang dibanggakan, tapi di dalamnya justru terjadi kekerasan dan pelanggaran,”katanya.
Lebih lanjut, Perliman Jalanan juga mempertanyakan, keterlibatan unsur militer dalam kepemimpinan sekolah, jika benar SMA Taruna berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
“Kalau ini milik pemerintah daerah, kenapa dipimpin oleh TNI? Apakah Dinas Pendidikan tidak punya tenaga pendidik dan sistem sendiri?”ucapnya.
Mereka menilai, jika sumber pendanaan berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka pengelolaan dan kepemimpinan seharusnya berada sepenuhnya di bawah otoritas pemerintah daerah.
“Ini keliru kalau dibiayai oleh pemerintah, tapi dipimpin oleh militer. Dampaknya justru merusak mental siswa,”tegasnya.
Ronald menyebut, berbagai kejadian di sekolah tersebut, mulai dari pembongkaran fasilitas siswa hingga dugaan pencurian, menjadi indikator kegagalan manajemen sekolah.
“Ini bukan satu kali kejadian. Sudah berulang-ulang. Artinya kepala sekolah saat ini gagal membangun disiplin dan karakter taruna,”katanya.
Sebagai langkah tegas, Ronald mendesak, agar kepala sekolah segera diganti dan pemerintah membuka secara transparan status serta tata kelola SMA Taruna kepada publik. [GRW]
