Toba, SatukanIndonesia.Com -Usai mendengarkan konperensi pers oleh Presiden Jokowi dari Istana Presiden tentang naiknya harga BBM pihak Polres Toba gerak cepat menggelar pertemuan terbatas ke-para pihak terkait diwilayah hukum Polres Toba yang diselenggarakan di Ruang Vidcon, Markas Polres Toba, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada Sabtu, (03/9/2022).
Rakor yang digelar bersama pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, selain bertujuan untuk memastikan ketersediaan kuota BBM dimasing-masing SPBU, juga membantu pemerintah pusat dalam mengendalikan potensi gejolak ditengah- tengah masyarakat secara khusus di masyarakat Toba, atas dampak kenaikan tersebut.
Selain diawal menyampaikan sambutannya Kapolres Toba AKBP Taufiq juga memaparkan maksud dan tujuan Rakor tersebut digelar.
“Terimakasih atas kehadirannya tujuan Rakor ini dilaksanakan untuk mengambil langkah- langkah dalam menyikapi kenaikan BBM ini, terlebih melihat kebutuhan masyarakat petani dalam mengelola lahan sawahnya, karna mereka (petani), menggunakan BBM, untuk tractor, hand tractor, serta pengguna BBM untuk mesin penggiling padi, apalagi terutama untuk menyikapi para penimbun BBM, untuk kepentingan pribadinya, “beber Kapolres Taufiq.
Selanjutnya Kapolres Toba memberikan kesempatan kepada para pimpinan SPBU yang hadir untuk memberikan pendapat, saran dan paparkan kendala yang dihadapi.
Merespon apa yang diinginkan Kapolres Toba, dalam rakor, salah satu dari pengusaha menyampaikan tanggapanya terkait kebutuhan masyarakat petani Toba di sekitar Porsea, dikatakannya, tidak memberikan BBM subsidi lewat dari kuota yang ditentukan dari pihak dinas Koperindag Kabupaten Toba, untuk keperluan pertanian sebab diketahui, bahwa pihak Koperindagkop Toba, hanya mengeluarkan ijin untuk 1 Minggu per- kebutuhan.
“Sering ke- SPBU kita masyarakat petani kita, mengeluh Pak Kapolres, ke kita, karna kami tidak bisa memberikan jatah BBM lebih dari kuota yang diijinkan pihak Dinas Koperindagkop kita Pak, soalnya pihak Koperindagkop kita, hanya memberikan kuota BBM untuk alat- alat pertanian, 1 kali per- Minggu ijinnya, Pak. Jika boleh Pak, saran karena rentang- jarak kendali masyarakat Porsea- ke Balige (Kantor Dinas Koperindagkop Kabupaten Toba, red), relatif memakan waktu lama, kasihan kita Pak, terlebih ongkos- ongkos dan waktu, jadi saran Pak Kapolres, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Toba kita, beri solusi, saran saya, agar pihak Koperindagkop buat surat ijin berlaku per- 1 bulan sekali, untuk jatah kuota BBM mereka Pak, ” kata Andre Siahaan, salah satu pengusaha SPBU tersebut.
Tekait saran dan masukan pihak Pemkab Toba, yang diwakili Kabag Ekonomi, Jeffri Nainggolan mencatatkan poin- poin penting yang direkomendasikan dalam gelaran Rakor tersebut, selanjutnya dalam waktu dekat akan diteruskan pada rapat internal Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
“Poin- poin rekomendasi ini sudah saya catat dan akan kami teruskan di rapat internal Pemkab, untuk dinilai dan tindaklanjuti, terlebih pengaturan kebutuhan BBM masyarakat petani kita, “kata Jeffri.
Dalam Rakor itu, selain langsung dipimpin Kapolres Toba, juga diikuti Waka Polres Toba Kompol Lamin S, Pd, Kabag Ops Polres Toba Kompol Jhoni A. Siregar, Kabag Ren Polres Toba, Kompol S. Siregar, Kasat Intel AKP Antoni Rajagulguk, Kasat Narkoba AKP Yugu BM Sibagariang , Kasat Binmas AKP S. Sinaga, Kasi Propam AKP Sirus Sijabat, Kasi Humas Iptu B. Samosir, pihak Pemkab Toba, Kabag Ekonomi, Jeffri Nainggolan, perwakilan Dishub R. Sirait, dan 5 (lima) Pimpinan/Perwakilan dari Pengusaha SPBU se Kabupaten Toba.
Setelah mendengar saran, pendapat, dari peserta Rakor, Kapolres Toba AKBP Taufiq, sesaat menutup, beliau berpesan usai rapat segera melakukan “action” dimasing-masing pihak.
“Setelah rapat, kita langsung”action”, untuk antisipasi potensi gejolak dampak kenaikan BBM ini, di Toba ini khususnya, ” pungkasnya.(GH/SIM)
