Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede mengakui jika paket kebijakan ekonomi I-XVI Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang efektif mendorong perekonomian. Paket ekonomi tersebut diluncurkan pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama.
“Bapak, ibu yang bergerak di bisnis dan ekonomi sering dengar begitu banyak paket ekonomi ada 16 paket waktu itu, bahwa ternyata itu kurang efektif jalannya waktu itu,” ujarnya dalam acara Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan, Kamis (10/12).
Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh hambatan regulasi. Ia mencatat kurang lebih terdapat 8.451 aturan di pemerintah pusat dan 15.965 di pemerintah daerah, sehingga menyebabkan obesitas regulasi.
“Ternyata itu akibat kami menghadapi banyak hambatan regulasi baik di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah, ada ego sektoral, pokoknya yang penting sektor saya,” tuturnya.
Pemerintah juga belum memiliki standar pelayanan yang baik, sehingga menjadi beban dunia usaha. Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia masih tertinggal dari negara lain, yakni di peringkat 73.
“Jadi kalau saya pengusaha, apakah UMKM atau kelas menengah, jika saya pergi bisnis ke kabupaten A dan kabupaten B untuk urus investasi, tidak sama standarnya. Saya akan repot ke sini, ke sini beda lagi, jadi beban buat usaha,” ucapnya.
Selain itu, ia menuturkan hubungan pemerintah pusat dan daerah belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan belum ada harmonisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak birokrasi yang rumit, pelayanan yang lambat, itulah menjadi penghambat utama efektivitas 16 paket ekonomi pada 2015-2017,” katanya.
