Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah mengatur penjaminan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, pemerintah daerah (pemda), badan usaha, dan pelaku usaha asal memenuhi kriteria. Salah satunya, pembangunan bertujuan mendorong ekonomi nasional dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penjaminan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Pembangunan dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program PEN.
Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Oktober 2020, dan diundangkan pada hari yang sama.
Dalam aturan itu Jokowi mengatur bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan guna mendorong perekonomian nasional dan PEN.
Itu berbentuk jaminan risiko gagal bayar pinjaman dan surat utang (obligasi), serta risiko finansial lain ketika terjamin melaksanakan program pemerintah.
“Jaminan diberikan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” bunyi aturan itu dikutip Rabu (4/11/2020).
Jokowi menyatakan jaminan dibagi menjadi tiga. Pertama, jaminan atas pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan obligasi kepada BUMN, BUMD, dan pemda.
Jaminan meliputi pembayaran pokok dan/atau bunga yang merupakan kewajiban terjamin sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan.
Kedua, jaminan atas pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan obligasi kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha meliputi pembayaran seluruh atau sebagian kewajiban finansial yang diakibatkan oleh risiko ditanggung.
Ketiga, jaminan atas pembiayaan kepada BUMN atau pelaku usaha dalam program PEN yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan program PEN.
Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan keuangan pemda selaku terjamin. Teknisnya, para terjamin tersebut yakni BUMN, pemda, dan badan usaha mengajukan permohonan jaminan kepada menteri. Sedangkan, BUMD mengajukan permohonan jaminan melalui pemda kepada menteri.
Permohonan jaminan itu terlebih dulu dinilai atas kelayakannya. Setelah dinyatakan layak mendapatkan jaminan, maka menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip jaminan pemerintah.
Sementara itu, untuk penjaminan dalam rangka PEN akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai PEN.
“Badan usaha penjaminan memperoleh imbal jasa penjaminan atas jaminan yang diberikan melalui penugasan,” tulis aturan tersebut.
