Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah mulai menyalurkan bansos tunai secara bertahap kepada masyarakat, khususnya 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk kepada keluarga-keluarga miskin baru.
“Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT. POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat,” kata Muhadjir Effendy dalam rilis Kemenko PMK, Selasa (6/7/2021).
Muhadjir optimistis penyaluran bansos tunai pada masa PPKM darurat dapat berjalan lebih baik daripada PSBB ketat tahun lalu. Sebab, kata dia, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.
“Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkaan daripada data tahun lalu,” ujar dia.
“Nah, untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan,” lanjut Muhadjir.
Untuk bansos tunai yang sudah dikirim pemerintah, ia berharap agar dana yang sudah disalurkan tidak terendap di rekening penerima. Tetapi bisa dibelanjakan untuk menghidupkan roda perekonomian.
“Pertama, yaitu dana yang dikirim melalui Bank Himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil. Dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah,” jelas dia.
Muhadjir juga menekankan pentingnya partisipasi RT/RW untuk ikut serta mengawasi penyaluran bansos agar tak ada penyelewengan. Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan dengan mengumumkan nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan.
“Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT dana desa sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima. Di gardu-gardu kantor balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada Kepala Desa atau Pamong yang nyeleweng biar ketahuan,” tutur Muhadjir.
“Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insyaallah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (FA/SI).
