Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Sebanyak 50 aktivis antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada sejumlah ketua umum partai politik untuk mendesak pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada Jumat (8/3).
Surat yang diterbitkan pada Jumat (8/3/2024) itu ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.
Dalam surat yang yang sebagaimana dilansir iNews.id, mereka yang mengatasnamakan tokoh masyarakat itu memandang praktik kecurangan terjadi dalam Pemilu 2024.
Adapun sejumlah tokoh masyarakat itu seperti Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, Fatia Maulidiyanti, Saut Situmorang, Agus Sunaryanto dan Haris Azhar.
“Di dalam pemantauan kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan oleh masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pascapelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya,” demikian bunyi surat itu, dilihat Senin (11/3/2023).
Mereka menilai, kecurangan itu tidak hanya menyakiti hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan. Hal itu terlihat dari banyaknya diskursus dengan berbagai ekspresi di kalangan masyarakat maupun di media sosial serta meluasnya pernyataan sikap guru besar dan dosen-dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Surat itu menyatakan jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan, maka penegakan hukum akan dihinakan serta demokrasi makin terjungkal dan menjadi terperosok.
“Sementara itu, pelaku kecurangan pemilu terus bersimaharajalela dan menjadi kian bengis, tak lagi sekedar menghidupkan preseden busuk dan bejat di dalam suatu proses pemilu,” bunyi surat itu.
Sebagai akibatnya, masyarakat dikhawatirkan tidak akan patuh pada pimpinan kekuasaan dan berbagai kebijakan negara yang dihasilkannya.
Oleh karena itu, parpol diharapkan menggerakkan para fraksi-fraksi anggota DPR untuk mengajukan dan melakukan hak angket.
“Kami sangat meyakini dan mempunyai harapan yang sangat besar, para partai politik akan menyelamatkan bangsa ini sehingga dengan sengaja terlibat intensif untuk menjaga hukum, penegakan hukum dan demokrasi serta demokratisasi di Indonesia dengan menyelamatkan Pemilu 2024,” jelas surat tersebut. (***)
