Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ahli hukum administrasi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ridwan menyampaikan kesaksiannya sebagai ahli dalam sidang lanjutan gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (1/4/2024).
Ridwan menyebut seharusnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak sah.
“Pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah,” kata Ridwan di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir Suara.com, Senin (1/4/2024).
Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya mengubah isi muatan dalam Peraturan KPU (PKPU) segera setelag Mahkamah Konsitusi (MK) mengubah aturan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui putusan 90/PUU-XXI/2023.
“Produk MK itu dalam bahasa Belanda itu vonis, putusan sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya, itu diatur bukan vonis tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Ridwan.
“Meskipun dia (putusan MK) final dan mengikat, tapi saya memaknainya final-nya itu dituju ke pihak terkait dan bentuknya mengubah sesuai dengan putusan MK,” tambah dia.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut. (***)
