MANOKWARI, satukanindonesia.com – Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak (SRPBB) menggelar aksi penolakan Militerisme dan Proyek Strategis Nasional (PNS), di Manokwari, Papua Barat.
Aksi yang dilakukan dalam bentuk konvoi dengan membawa ‘Salib Merah’ tersebut merupakan simbol solidaritas kemanusiaan maupun kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di tanah Papua. Konvoi Salib Merah direncakan akan berlangsung, pada tanggal 27 Juli 2026 mendatang.
Merij Ahoren, Ketua SRPBB mengatakan, Salib Merah yang dibawa dalam konvoi merupakan simbol kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat Papua.
“Kami ingin mengajak masyarakat bersatu, saling peduli, dan terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan di Tanah Papua,”katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, SRPBB juga menyerukan, perlindungan hutan Papua dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Dalam beberapa titik pemberhentian, peserta konvoi menyampaikan orasi kepada masyarakat. Mereka juga mengajak warga Papua, khususnya di Manokwari, untuk memasang simbol Salib Merah di rumah masing-masing sebagai tanda solidaritas terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Sekretaris SRPBB, Nelson Krenak mengingatkan, seluruh peserta agar tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami ingin semua kegiatan berjalan aman, tertib, dan menghormati hukum yang berlaku,”ujarnya.
Dijelaskannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi rakyat menjelang Aksi Jilid II yang akan digelar pada 27 Juli 2026 dengan tema “Tolak Militerisme dan Cabut PSN di seluruh Tanah Papua.”
Melalui aksi tersebut, SRPBB berencana kembali menyuarakan penolakan terhadap militerisme dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua.
SRPBB berharap, pemerintah membuka ruang dialog yang damai dan bermartabat untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan kelestarian alam Papua secara damai dan demokratis. [GRW]
