MANOKWARI, SatukaIndonesia.Com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Novie Marani menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) provinsi Papua Barat.
Pasalnya, diduga ada oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR yang menggunakan kewenangannya untuk menyusahkan pengusaha Papua.
“Saya meminta kepada Plt Kadis PUPR dan Pj Gubernur Papua Barat untuk menegur keras oknum tersebut atau bila perlu di ganti saja, karena sangat tidak pantas dan tidak sejalan dengan semua aturan yg berlaku,” tegas Novie Marani, Waketum Kadin provinsi Papua Barat kepada media ini, Jumat (01/12/2023).
Dikatakannya, oknum PPK mengaku berpihak kepada pengusaha Papua, tetapi sebenarnya tidak seperti yang diharapkan.
“Oknum tersebut seoalah-olah benar, dan dia menyakinkan bahwa berpihak ke pengusaha Papua. Padahal sebenarnya hanya 20 persen anggaran yang diberikan kepada pengusaha Papua sementara 80 persen entah kemana?,” sebutnya.
Oleh karena itu, sebagai Waketum Kadin provinsi Papua Barat akan mengawal permasalahan ini bersama pengusaha Papua dengan melakukan aksi.
“Kami bersama pengusaha Papua akan melakukan aksi, untuk menyerahkan beberapa point terkait ini kepada Plt Kadis PUPR dan Pj Gubernur dalam waktu dekat. Karena mental yang bobrok seperti ini, akan merusak dunia pengadaan barang jasa di papua barat. Supaya oknum-oknum kabid seperti ini tidak boleh ada di Papua barat,”tandasnya. [GRW/redaksi]
