Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kementerian Keuangan tetap akan menagih pembayar utan konsorsium SEA Games XIX pada 1997 senilai RP50 miliar kepada putra Presiden ke-2 Indonesia Soeharto, Bambang Trihatmodjo.
“Sementara ini prosesnya tetap kami jalankan,” ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban di forum diskusi virtual bersama media, Jumat (30/7/2021).
Rio, sapaan akrabnya mengatakan pemerintah sempat mendapat kabar bahwa Bambang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kabarnya, pengajuan akan dilakukan pada 28 Juni 2021.
“Tapi kemudian tanggal 14 Juli menurut staf itu dicabut lagi, itu yang dilaporkan,” imbuhnya.
Untuk itu, pemerintah tetap akan mengejar pembayaran utang dari Bambang, meski yang bersangkutan sempat ngotot menolak penagihan tersebut.
Sebelumnya, pernyataan tidak mau membayar utang disampaikan oleh kuasa hukum Bambang, Prisma Wardhana Sasmita. Ia menyatakan Bambang menolak pembayaran utang penyelenggaraan SEA Games XIX karena menilai yang bertanggung jawab seharusnya PT Tata Insani Mukti (TIM).
Perusahaan itu merupakan pelaksana konsorsium SEA Games yang sahamnya digenggam oleh PT Perwira Swadayarana milik Bambang Riyadi Seogomo dan PT Suryabina Agung milik Enggartiasto Lukito.
Sementara Bambang, kata Prisma, tak memiliki saham di perusahaan tersebut dan hanya menjabat sebagai komisaris utama.
“Karenanya, meminta tanggung jawab Bambang Trihatmodjo dalam kasus dana talangan Sea Games 1997 sangat tidak tepat,” ujar Prisma dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (30/7/2021).
Menurutnya, negara yang harus menutup kekurangan biaya penyelenggaraan SEA Games tersebut. (FA/SI).
