Jakarta, SatukanIndonesia.com – Setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Organisasi Hizbut Tahrir (HTI) Indonesia dalam Perkara Nomor 27K/TUN/2019, yang dimuat dilaman situs kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Jumat (15/02/19), keberadaan organisasi HTI dan paham-pahamnya secara yuridis menjadi terlarang untuk disebarluaskan dan tumbuh di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum diminta supaya cepat dan tanggap untuk menertibkannya.
“Setelah Putusan Kasasi bahwa Permohonan Kasasi HTI ditolak oleh Mahkamah Agung, maka secara yuridis HTI adalah sebagai Organisasi Terlarang”, kata Prof. Teguh Samudera selaku Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM RI, yang diterima Redaksi Satukan Indonesia.com pada hari Jumat, (15/02/19).
Menurut Teguh Samudera, dasar untuk menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang karena organisasinya telah dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika dan prinsip-prinsip demokrasi serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.
Ia melanjutkan, bilamana ada pihak-pihak baik kelompok maupun individu yang membawa dan mengibarkan panji-panji organisasi terlarang seperti HTI, diharapkan supaya aparat penegak hukum segara tanggap mengambil tindakan tegas dan memprosesnya sesuatu dengan hukum yg berlaku.
“Sehingga apabila ada yang membawa panji-panji organisasi terlarang, hendaknya aparat penegak hukum segera mengambil tindakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing”.
Teguh menambahkan, masyarakat juga supaya tangan dan proaktif dengan aparat penegak hukum untuk membrantas beredarnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, NKRI serta yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara memberitahukan kepada penegak hukum bila melihat dan menyaksikan adanya gerakan atau aktifitas maupun kegiatan yang dilakukan organisasi terlarang HTI.
“Dan karenanya kepada masyarakat diserukan apabila ada kegiatan oleh Organisasi Terlarang segera menginformasikan kepada Aparat Penegak Hukum” tegas Teguh Samudera.
Ditempat terpisah, Hafzan Taher selaku Tim Kuasa Hukum Menkumham juga menambahkan bahwa Pemerintah telah benar dan sah dalam mengambil keputusan untuk mencabut status badan hukum perkumpulan HTI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Sesuai keyakinan kita, bahwa Pemerintah telah benar mencabut Status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia sesuai peraturan hukum yang berlaku” imbuh Hafzan Taher via sambungan telepon kepada SatukanIndonesia.com, Sabtu (16/02/19).
Terhadap putusan kasasi tersebut, para praktisi hukum mengapresiasi proses peradilan yang telah berjalan secara objektif sesuai dengan hukum acara yang berlaku, mulai dari pengadilan TUN Jakarta, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sampai dengan Mahkamah Agung.
Salah satunya Maruli Tua Silaban anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) yang juga berprofesi sebagai advokat memberikan apresiasi institusi peradilan yang memutuskan perkara tersebut secara objektif, profesional, imparsial demi menjaga semangat Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI.(Redaksi SatukanIndonesia.com)
