Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak lanjuti putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap 78 pegawai, yang terbukti menerima pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Senin (26/2).
Para pegawai yang bersalah berbaris dengan memakai kemeja putih dan celana hitam. Mereka kemudian menyatakan permintaan maaf, mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan,” demikian isi pernyataan yang dibacakan oleh para pegawai yang bersalah.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan hukuman meminta maaf secara terbuka itu merupakan pelaksanaan dari putusan yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya, Dewas telah menggelar sidang etik dengan 90 pegawai yang menjadi terperiksa atas dugaan menarik pungli dari tahanan. Putusan dibacakan pada 15 Februari 2024.
Dari 90 orang, sebanyak 78 dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman meminta maaf secara langsung dan terbuka. Sementara 12 pegawai lainnya diserahkan kepada Sekjen KPK karena pelanggaran mereka dilakukan sebelum Dewas terbentuk pada 2019. Sekjen yang kemudian akan menentukan hukuman untuk 12 pegawai.
“Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai,” kata Cahya.
KPK menyatakan pengusutan kasus pungli rutan KPK ini belum berhenti. Sekretariat Jenderal sudah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur Inspektorat, Biro SDM, Biro Umum, dan atasan para pegawai. Tim dibentuk untuk menindaklanjuti kasus rutan dan penerapan sanksi kepada para pegawai.
Secara paralel KPK juga sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pegawai. KPK menyebut sudah menyepakati menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. (***)
