• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPK Temukan Kuitansi Fiktif Lukas Enembe, Biaya Makan Capai Rp 1 Miliar Sehari

KPK tak Lihat Ada Unsur Politik dalam Pelaporan Terhadap Ganjar Pranowo

Maret 6, 2024
Penanganan Karhutla di Taman Nasional Way Kabas Disoroti DPR RI

Penanganan Karhutla di Taman Nasional Way Kabas Disoroti DPR RI

September 8, 2026
Perjelas Transparansi PI 10 Persen, DPD RI : Perlu Model Ekonomi SKK Migas

Perjelas Transparansi PI 10 Persen, DPD RI : Perlu Model Ekonomi SKK Migas

September 8, 2026
ADVERTISEMENT
Kompetisi Liga 2 Siap Bergulir, Persipura Awali Perjuangan dari Banjarmasin

Kompetisi Liga 2 Siap Bergulir, Persipura Awali Perjuangan dari Banjarmasin

September 8, 2026
Puan Minta Penanganan Dampak Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

Puan Minta Penanganan Dampak Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

September 8, 2026
Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Aktivitas Gunung Anak Krakatau Perlu Direspons dengan Langkah Cepat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Aktivitas Gunung Anak Krakatau Perlu Direspons dengan Langkah Cepat

September 8, 2026
Kamtibnas jadi Atensi, Kapolres Humbahas tekankan kesiap siagaan personil

Kamtibnas jadi Atensi, Kapolres Humbahas tekankan kesiap siagaan personil

September 8, 2026
Mendorong Stabilitas Kawasan, Presiden Republik Indonesia Ditemui Dubes AS

Mendorong Stabilitas Kawasan, Presiden Republik Indonesia Ditemui Dubes AS

September 8, 2026
Bersama Warga, GPA Gendong Adventure Tanam Harapan di Pesisir Pondok Kelapa

Bersama Warga, GPA Gendong Adventure Tanam Harapan di Pesisir Pondok Kelapa

September 7, 2026
Walikota Wahyu Hidayat ‘Buka Suara’ Soal Isu Penghentian MBG di Malang

Walikota Wahyu Hidayat ‘Buka Suara’ Soal Isu Penghentian MBG di Malang

September 7, 2026
Posisi Masyarakat Adat Harus Jelas dalam Politik Hukum Otsus

Posisi Masyarakat Adat Harus Jelas dalam Politik Hukum Otsus

September 7, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, September 9, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

KPK tak Lihat Ada Unsur Politik dalam Pelaporan Terhadap Ganjar Pranowo

[Hukum]

Maret 6, 2024
in Hukum, News
0
0
SHARES
98
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin bekerja independen dalam mendalami aduan yang menyasar Capres Ganjar Pranowo. Dalam aduan itu, Ganjar diduga melakukan korupsi bersama Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan pihaknya tidak akan memandang apakah ada unsur politis atau tidak dalam laporan tersebut.

“Kalau kami itu [politis] kan, enggak pernah melihat, apakah ini ada unsur politisnya atau enggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya enggak lihat seperti itu,” kata Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dilansir Kumparan, Rabu (6/3).

Alex juga meyakini pegawai-pegawai lembaga antirasuah yang menerima pelaporan Ganjar tersebut juga tidak peduli soal posisi politik. Semua bekerja profesional.

ADVERTISEMENT

“Dan saya yakin staf kami di bawah pun enggak peduli itu kan, warna dari orang itu apa,” imbuh dia.

Pada kesempatan sama, Alex menegaskan bahwa semua aduan yang masuk melalui mekanisme yang sama. Masuk ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) lalu kemudian dilakukan telaah.

“Laporan dari mana pun mekanisme di KPK kan sama, di Dumas, nanti Dumas yang akan melakukan telaahan, kekayaan informasi dengan berbagai sumber, klarifikasi, kemudian dibahas dengan Satgas Penyelidikan,” jelas Alex.

“Kalau sepakat ada indikasi korupsi, baru naik ke penyelidikan. Baru kita klarifikasi ke yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mencurigai IPW yang melaporkan capres 03 Ganjar Pranowo ke KPK. Ganjar dilaporkan ke IPW atas dugaan keterlibatan dalam penerimaan gratifikasi atau suap di lingkungan BPD Jateng (Bank Jateng).

Todung mengatakan, hal wajar jika dirinya mencurigai laporan itu erat kaitannya dengan unsur politisasi. Meski begitu, ia mengaku belum tahu persis materi laporan itu.

“Ya sebetulnya boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi di dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dasar (…) kecurigaan itu bisa dipahami, bisa dipahami,” kata Todung.

IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan mantan Dirut Bank Jateng berinisial S ke KPK atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi kepada Bank Jateng. Diduga terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

Cashback itu disebut terkait penjaminan perusahaan asuransi terhadap pada debitur Bank Jateng yang mendapat kredit. Diduga, Para debitur itu kemudian membayar premi kepada asuransi yang ditunjuk Bank Jateng.

Sugeng menyebut, Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen yang mencapai Rp 100 miliar tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.

Ganjar membantah dugaan gratifikasi yang dilaporkan IPW. Dia mengaku tidak pernah menerima uang seperti yang ditudingkan.

“Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” kata Ganjar saat dihubungi. (***)

 

Komentar Facebook

Tags: #Alexander MarwataDugaan Gratifikasi GanjarIPWKPK
ShareTweetSend

Related Posts

KPK Ingatkan BUMN Kelola Konflik Kepentingan

KPK Ingatkan BUMN Kelola Konflik Kepentingan

September 6, 2026
KPK Dorong Guru Tanamkan Integritas Sejak Dini

KPK Dorong Guru Tanamkan Integritas Sejak Dini

September 3, 2026
Dugaan Kasus Korupsi Perkara “Kardus Durian” Kembali jadi Sorotan, Advokat M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., Desak KPK Periksa Ulang Muhamin Iskandar

Dugaan Kasus Korupsi Perkara “Kardus Durian” Kembali jadi Sorotan, Advokat M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., Desak KPK Periksa Ulang Muhamin Iskandar

Agustus 30, 2026

KPK Dorong Penguatan TPPU untuk Pulihkan Aset Korupsi

Agustus 30, 2026

KPK Geledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor Usut Korupsi Pengadaan

Agustus 29, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?