MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Guna menyerap aspirasi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lamek Dowansiba bertemu masyarakat, di kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dan kabupaten Manokwari, provinsi Papua Barat.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan, pada bulan Desember 2024 tersebut, dihadiri masyarakat dari 10 distrik di kabupaten Pegaf.
Lamek Dowansiba, Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat mengatakan, penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan di 10 distrik, dan permintaan mereka (masyarakat) secara umum tentang pemekaran kampung.
Pasalnya, wacana pemekaran kampung tersebut sudah pernah di ajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Pegaf ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tetapi belum terealisasi.
“Pemekaran kampung ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Pegaf. Oleh karena itu, kita minta supaya Kemendagri bisa serius menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemekaram kampung,”ujar Lemak Dowansiba, di Manokwari, Senin (16/12/2024).
Tak hanya itu, ia mengemukakan, masyarakat meminta agar ada pemekaran kabupaten dan kota, tetapi sesuai koordinasi pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Namun, kata Senator Papua Barat, sudah ada sejumlah kabupaten dan kota diusulkan Pemprov, untuk di mekarkan. Diantaranya kota Manokwari, kabupaten Manokwari Barat, kabupaten Kokas, kabupaten Kuri Wamesa, dan kabupaten Moskona.
“Kota manokwari memang sudah sangat layak, dan itu langsung disinggung oleh Mendagri Tito Karnavian dalam pemtemuan beberapa waktu lalu.”katanya.
Sebagai Senator Papua Barat, ia berharap agar moratorium pemekaran daerah dicabut, supaya kota Manokwari dan daerah lainnya bisa dimekarkan.
“Rencana pemekaran kota Manokwari ini sudah diusulkan oleh pemerintah daerah dan pemuda yang tergabung dalam KNPI Papua Barat ke Kemendagri, tapi sampai saat inu belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,”kata Senator Lamek Dowansiba.
Padahal, lanjut dia, pemekaran kota Manokwari merupakan kerindukan masyarakat, dan sangat layak karena hingga kini belum Papua Barat belum memiliki Ibu Kota provinsi.
“Mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia, yang belum ada ibu kota adalah Papua Barat. Maka, saya berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar dapat menjawab usulan masyarakat tersebut,”tandasnya. [GRW]
