Jakarta, satukanindonesia.com – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Undang-Undang (UU). Seluruh fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat menyatakan persetujuan sebelum diketok palu.
Dengan begitu, APBN 2026 menjadi pijakan fiskal perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi dukungan DPR dalam pembahasan yang disebutnya berlangsung konstruktif.
“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Purbaya dalam pidatonya, dilansir dari laman Indoposco.id, Selasa (23/9/2025).
Lebih jauh, Purbaya menekankan visi pemerintah membangun ekonomi tangguh lewat kedaulatan pangan, energi, dan kesejahteraan berkeadilan. Strategi itu dibingkai dalam konsep Sumitronomics dengan tiga pilar, yakni pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” jelasnya.
APBN 2026 juga menargetkan delapan agenda prioritas, antara lain ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk itu, pemerintah mengalokasikan Rp164,7 triliun bagi pangan, Rp402,4 triliun energi, Rp335 triliun MBG, Rp769,1 triliun pendidikan, Rp244 triliun kesehatan, dan Rp508,2 triliun perlindungan sosial.
Secara total, belanja negara ditetapkan Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun dan defisit 2,68% PDB. Target ekonomi 2026 dipatok tumbuh 5,4% dengan inflasi 2,5%, suku bunga SBN sekitar 6,9%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tambah Purbaya. (***)
