Jakarta, SatukanIndonesia.com – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercepat pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik sebagai bagian dari mengatasi polusi udara di ibu kota.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino usai bertemu Anies di ruangannya mengatakan permintaan ini dilakukan menyusul kebijakan ganjil genap hari ini diberlakukan secara efektif.
“Permasalahan dari polusi itu adalah dari transportasi, jalan berbayar adalah salah satu ERP yang kita sampaikan untuk dipercepat menyelesaikan solusi,” ujar Wibi, Senin (9/9/19).
Selain ERP, menurut Wibi masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan untuk menekan polusi udara.
“Penyelesaian polusi bisa seperti green building yang bisa juga diterapkan. Toh, juga tadi Pak Gubernur menyampaikan, pada tahun 1970, beliau mendapatkan kliping bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat polusi tertinggi di dunia. Masalah ini sudah lama, tapi baru terekspose sekarang,” kata dia.
Anies sendiri mengatakan pihaknya baru mendapatkan opini dari Kejaksaan untuk mengulangi lelang ERP. Menurut Anies, Pemprov DKI sedang menggodok ERP dengan teknologi paling baru.
Disebutkan Anies teknologi ERP terbaru memungkinkan untuk mengidentifikasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum di seluruh ruas wilayah Jakarta.
Dalam menerapkan teknologi ERP terbaru, Pemprov DKI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Jadi bukan hanya sekadar mengatur 1-2 ruas jalan tadi sebagai satu sistem terintegrasi antara lalu lintas kendaraan pribadi dan kendaraan umum,” kata dia.
Polusi seperti Bencana
Terpisah, juru bicara DPP PSI Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan Mikail Gorbachev mengatakan Gubernur Anies belum melakukan langkah mitigasi bencana terkait polusi udara di Jakarta yang buruk. Padahal, kata dia, masalah polusi udara seharusnya ditangani seperti bencana lain.
Langkah mitigasi bencana yang dimaksud berupa kebijakan konkret bagi masyarakat dalam menghadapi polusi udara di ibu kota.
Misalnya, Mikail mencontohkan dengan menganjurkan pemakaian masker bagi pejalan kaki atau pengendara motor. Jenis masker yang dipakai pun harus memenuhi standar kualifikasi.
“Saya lihat teman-teman banyak di jalanan pakai masker. Masker yang hijau itu yang dikasih abang ojol. Itu masker belum cukup,” tuturnya.
Ia menjelaskan untuk menghambat bahaya polusi di Jakarta diperlukan masker khusus, misalnya masker S-N95 yang kerap digunakan pekerja lapangan di lokasi konstruksi.
“Emang harus pakai paling enggak yang S-N95, yang biasa dipakai pekerja bangunan yang warna putih. Cuma masyarakat kan enggak tahu informasinya. Dalam hal ini pemerintah terkesan menutup-nutupi bahwa ada kejadian udara buruk,” tuturnya.
PSI juga menganjurkan Pemprov DKI melakukan sosialisasi lebih terkait polusi udara kepada masyarakat. Mikail menyebut sosialisasi terhadap polusi udara dilakukan seperti sosialisasi terhadap bencana tsunami.
“Kita inginnya kalau ada udara buruk sama aja kayak kalau ada tsunami, dikasih tahu, hari ini udara lagi buruk dari jam segini sampai jam segini. Karena itu bisa diprediksi oleh air visual,” jelas Mikail.
Ia tak menampik langkah-langkah yang sudah dilakukan Anies mengatasi polusi udara. Salah satunya dengan memperluas penerapan ganjil genap.
Akan tetapi, menurut Mikail, langkah-langkah tersebut adalah kebijakan jangka panjang. Masyarakat juga membutuhkan kebijakan untuk beradaptasi terhadap polusi udara yang terjadi saat ini.
“Kalau mau ditangani kan ada Ingub misalnya perluasan ganjil genap. Cuma itu jangka panjang, bencananya sudah terjadi. Malah menyarankan kita bersepeda. Mereka harus sadar harus ada langkah-langkah adaptasi yang langsung pada saat ada udara buruk diumumkan,” Mikail menjelaskan. (GS)
